Baru-baru ini, Satgas Pangan Mabes Polri menyegel pabrik beras PT Indo Beras Unggul (IBU) yang berlokasi di Jalan Raya Karawang-Bekasi, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Pasca penggerebekan pada Kamis (20/07/2017) malam itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyegel PT IBU, produsen beras Cap Ayam Jago dan Cap Maknyuss, atas tuduhan melakukan penipuan dengan menjual beras medium bersubsidi seharga beras premium.
Terkait polemik ini, anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengkritik keras pemerintah.
Menurut Akmal, pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara.
Pada polemik ini, katanya, Kementerian Pertanian, Polri, dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Ayam Jago dan Maknyuss produksi PT IBU hasil oplosan beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra). Di sisi lain, lanjutnya, Kemensos dan Bulog menyatakan tidak ada raskin atau rastra yang dioplos.
“Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya,” ungkap Akmal di Jakarta, kemarin, melalui siaran pers diterima hidayatullah.com, Selasa (25/07/2017).
Selain itu, sambung Akmal, penyajian data tentang beras oleh pemerintah, baik pemikiran tentang subsidi, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET), tentang serapan beras dan produksi beras, semua dinilai janggal dan tidak masuk akal.
“Semua argumen pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis,” tegas Legislator PKS daerah Sulawesi Selatan II ini.
Kemarin, Senin (24/07/2017), DPR RI Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian di Komplek Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Pada kesempatan itu, Mentan Amran disebut meminta maaf kepada PKS atas kasus itu.
Menteri Amran disebut mengaku bahwa Kementan tidak pernah bermaksud mengaitkan PKS pada pusaran polemik penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT IBU, anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.
Berdasarkan penelusuran di situs resmi PT Tiga Pilar Sejahtera, komisaris utama perusahaan ini dijabat oleh Anton Apriyantono, mantan Mentan yang juga kader PKS.
Hidayatullah
from Muslimina http://muslimina.blogspot.com/2017/07/soal-beras-anggota-dpr-kritik-argumen.html
via berita indonesai berikut ini adalah tag untuk berita hari ini yang sedang anda baca - Muslimina - yang terpampang di situs blogspot milik kita bersama ini, dukung terus perkembangan blog dengan menjadi bagian dari anggota, segeralah bergabung dan follow G+ untuk mendapatkan berita terbaru dan berita yang lebih heboh lainnya di blogspot milik kita bersama ini, terima kasih, semoga artikel ini bisa membantu - Tags - berita indonesia terbaru , indonesia hari ini, informasi berita koran indonesia, edisi majalah indonesia, indonesia dalam berita , indonesia dalam angka, liputan berita terkini, berita harian indonesia, berita politik dan informasi indonesia, indonesia tahun ini, indonesia bulan ini, indonesia dalam minggu ini, sekilas tentang indonesia, update harian indonesia, indonesia dalam blogspot, indonesia dalam data, data indonesia dalam internet, internet dan berita , baca berita hari ini, edisi terbaru blogspot indonesia, indonesia dan isinya, topik indonesia hari ini, mulai hari ini dengan berita, berita pagi indonesia Selamat Beraktivitas , luangan waktu untuk share dan berkomentar.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself