Kemunculan anggaran siluman sebesar Rp8,8 triliun dalam RAPBD DKI 2015 ternyata tidak bisa dibuktikan keberadaannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (20/1).
"Akhirnya memang diketahui dari laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim anggaran, bahwa itu yang namanya anggaran siluman itu tidak ada dan tidak pernah ada," kata Sani, sapaannya.
Ia menduga tudingan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya berdasarkan data saat penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dimana dari Rp 79 triliun menciut menjadi Rp 73 triliun.
"Mungkin dia (Ahok), mendengar cerita atau laporan dan lain-lain. Mungkin juga salah pengertian karena kan pengajuan anggaran yang diajukan saat KUA-PPAS memang jauh berbeda. Barangkali sekian triliun itu lah yang dianggap ada anggaran siluman," pungkasnya.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal memang tidak ada anggaran sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur tidak ada. Menurutnya, sistem e-budgeting yang dipegang Pemprov DKI Jakarta saat ini tidak memungkinkan adanya anggaran bocor dalam RAPBD.
Sumber: islamedia
from Suaranews http://ift.tt/1ypokgO
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself