Payah, Secara De Facto Konflik Dua Kubu Golkar Tetap Membara - [Berita Indonesia]

Bagi politisi senior Partai Golongan Karya, Hajriyanto Tohari pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap DPP Partai hasil Musyawarah Ancol hanya menyelesaikan dualisme kepengurusan secara de jure alias secara legal formalistik belaka. Namun secara de facto, konflik antara dua kubu yang saling klaim keabsahan kepengurusan tetap membara.



''De facto, dualisme kepengurusan ini akan terus berjalan,'' kata mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2015.



Bahkan kata Hajriyanto, konflik di tubuh beringin tak mustahil akan kian eksesif. Bara konflik, boleh jadi menjalar ke tingkat akar rumput, dimana saling klaim kepengurusan di daerah bakal memanas. Sebab, pasca mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, DPP Golkar versi Munas Ancol, akan segera melakukan konsolidasi. Kader pro Ical (Aburizal Bakrie) sangat mungkin akan 'dibersihkan'.



''Pasti DPP versi Munas Ancol, akan segera melakukan konsolidasi dalam bentuk perubahan pimpinan Fraksi Golkar di DPR, lalu. konsolidasi dalam bentuk Musda-musda Partai Golkar di seluruh DPD-DPD Partai Golkar se-Indonesia,'' kata Hajriyanto.



Hajriyanto juga yakin, DPP Partai Golkar versi Munas Bali, akan tetap melawan dan mengkonsolidasikan kekuatannya di daerah. Mereka pasti akan melawan habis-habisan. Menggugat lewat jalur pengadilan adalah bukti kubu Ical atau Aburizal tetap menentang keputusan Menteri Yasonna Laoly. Belum lagi hak angket yang terus digulirkan.

''Walhasil, jika tujuan keputusan Mahkamah Partai dan pengesahan pemerintah adalah untuk mengakhiri perpecahan dan dualisme DPP agar perpolitikan nasional stabil dan tidak gaduh maka tujuan itu tidak tercapai. Kecuali kalau ada tujuan lainnya. Saya tidak tahu,'' kata Hajriyanto.



Dirinya sendiri sedari awal tetap konsisten, bahwa dualisme kepengurusan hanya bisa selesai lewatMunas rekonsiliasi atau Munas gabungan. Dan, pemerintah dan Mahkamah Partai pun, telah memberikan saran agar Munas rekonsiliasi itu diselenggarakan pada tahun 2016.



''Karena itu Munas atau Munaslub harus segera digelar demi teruwujudnya rekonsiliasi. Itu adalah the one and the only untuk menyelesaikan perpecahan di Partai Golkar secara terhormat dan bermartabat,'' katanya.



Bahkan kata Hajriyanto, bila perlu tak perlu menunggu sampai 2016 untuk menggelar Munas gabungan. Tidak perlu lama-lama.



''Mahkamah Partai ebih baik merekomendasikan Munas atau munaslub segera. Dan pemerintah bersikap tutwuri handayani saja,'' katanya.

Sumber: goriau



from Suaranews http://ift.tt/19JwUhN

via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas