Hebat, Inilah 10 'Prestasi' Ahok Selama 2014 | Berita Indonesia Hari Ini

DPRD DKI Jakarta mengadakan sidang paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2014, Kamis (23/4).

"Menanggapi LKPJ yang disampaikan saudara gubernur, DPRD secara intensif telah melakukan penelaahan dan pendalaman terhadap subtansi laporan keterangan pertanggungjawaban," ujar Pantas Nainggolan Ketua Komisi E DPRD dalam pidatonya.

Yang menjadi perhatian DPRD dalam membahas laporkan keterangan pertanggungjawaban anggaran DKI tahun 2014 adalah hal-hal yang berkaitan dengan capaian hasil pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014 pada urusan pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Berikut hasil pembahasan DPRD atas LKPJ anggaran daerah DKI tahun 2014;

1. Pendapatan tercapai hanya Rp 66,8 persen atau hanya Rp43, 4 triliun lebih dari rencana Rp65 triliun lebih;

2. Belanja yang hanya terealisi 59,32 persen adalah merupakan belanja terendah ibu kota negara dan jika belanja terealisasi 100 persen maka akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun;

3. Di sektor pembiayaan realisasi PMP (penyertaan modal pemerintah) hanya 43,62 persen yag terdiri dr kegagalan realisasi PMP pada PT KBN, PT Pam Jaya, dan PT Food Station;

‎4. Kenaikan NJOP yang semena-mena tanpa perhitungan yang matang sangat memberatkan beban rakyat maka agar dike‎mbalikan seperti tahun 2013;

5. Kenaikan angka kemiskinan dari 371 ribu orang pada tahun 2013 meningkat menjadi 412 ribu orang pada tahun 2014 menunjukan kegagalan Pemda Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat;

6. Pemberian izin reklamasi pantai oleh gubernur adalah melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai, Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai sehingga izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut;

7. Gubernur DKI Jakarta belum mampu mempertahankan aset-aset Pemda DKI Jakarta yang berperkara di pengadilan;

8. ‎Penerimaan corporate social responsibility (CSR) selama ini tidak dikelola dengan transparan, DPRD minta untuk diaudit;

‎9. Gubernur melanggar perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 Pasal 22  tentang Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan penghapusan jabatan wakil lurah;

10. DPRD menilai kinerja Pemda dan aparatnya pada tahun 2014 buruk.

from Muslimina http://ift.tt/1yUms21
via berita indonesai berikut ini adalah tag untuk berita hari ini yang sedang anda baca - Muslimina - yang terpampang di situs blogspot milik kita bersama ini, dukung terus perkembangan blog dengan menjadi bagian dari anggota, segeralah bergabung dan follow G+ untuk mendapatkan berita terbaru dan berita yang lebih heboh lainnya di blogspot milik kita bersama ini, terima kasih, semoga artikel ini bisa membantu - Tags - berita indonesia terbaru , indonesia hari ini, informasi berita koran indonesia, edisi majalah indonesia, indonesia dalam berita , indonesia dalam angka, liputan berita terkini, berita harian indonesia, berita politik dan informasi indonesia, indonesia tahun ini, indonesia bulan ini, indonesia dalam minggu ini, sekilas tentang indonesia, update harian indonesia, indonesia dalam blogspot, indonesia dalam data, data indonesia dalam internet, internet dan berita , baca berita hari ini, edisi terbaru blogspot indonesia, indonesia dan isinya, topik indonesia hari ini, mulai hari ini dengan berita, berita pagi indonesia Selamat Beraktivitas , luangan waktu untuk share dan berkomentar.