Presiden terpilih Jokowi diharapkan fokus dalam masalah hak asasi manusia, demikian menurut Human Rights Watch dalam surat terbukanya kepada presiden terpilih.
Human Rights Watch juga merekomendasikan beberapa isu yang harus diperhatikan Presiden seperti kebebasan beragam, hak perempuan, kebebasan berekspresi, masalah Papua, tenaga kerja Indonesia, masalah anak, korupsi, dan hak atas tanah adat.
“Sebagai Presiden, Jokowi harus membalikkan kegagalan dari pemerintahan sebelumnya dengan mengutamakan masalah hak asasi manusia yang telah memburuk selama dekade terakhir," kata Phelim Kine, Wakil Direktur Asia pada Human Rights Watch, dalam siaran pers yang diterima Kabar24.com hari ini (Jumat, 29/8/2014).
Menurutnya, Presiden baru perlu bertindak tegas untuk melindungi hak-hak seluruh rakyat Indonesia dan mengembalikan kembali budaya negara.
Disebutkan bahwa Jokowi mewarisi sejumlah masalah HAM serius yang memburuk selama pemerintahan selama satu dekade Presiden keluar Susilo Bambang Yudhoyono.
Meningkatnya kekerasan dan hukum daerah yang diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas menjadi perhatian paling berat.
Jokowi juga harus merevisi undang-undang yang diskriminatif dan memastikan bahwa pejabat pemerintah yang menghasut kekerasan terhadap kelompok agama minoritas dituntut.
Selain itu, Jokowi juga harus meneruskan penyelidikan pada pihak yang dianggap bertanggung jawab melakukan pelanggaran HAM di masa lalu.
Sementara itu, di Papua, Human Rights Watch mendesak Jokowi untuk memerintahkan pembebasan segera dan tanpa syarat tahanan politik, dan mengizinkan wartawan asing dan organisasi hak asasi manusia memiliki akses masuk tanpa hambatan ke provinsi tersebut.
Menanggapi situasi yang memburuk yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia, Jokowi juga harus menghilangkan semua kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, dan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.
"Indonesia memiliki semua bahan untuk menjadi model global demokrasi, dengan menghormati hak asasi manusia dan secara aktif mendukung standar hak asasi manusia universal internasional," kata Kine.
Namun, katanya, hal tersebut membutuhkan tindakan tegas dari Jokowi untuk mengambil sikap tegas untuk melindungi hak asasi manusia dari kelompok marjinal di Indonesia, baik minoritas agama, pekerja rumah tangga, atau orang Papua.
Sumber: kabar24
from Suaranews http://ift.tt/VWEhe4
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself