Materi pelajaran sekolah telah diberikan di dalam kelas, sebagai media pembantu untuk meneruskan dan memudahkan pencarian informasi mengenai tugas tugas sekolah dan untuk menambah pengetahuan siswa atau bahkan untuk guru, maka blog ini memuat beberapa materi sekolah yang mungkin akan berkaitan dengan pelajaran anda dan dapat dipakai sebagai referensi, selamat membaca - materi pelajaran online sekolah sd, smp , sma ini, semoga membantu Usaha mengatasi inflasi haruslah dengan dimulai dari sebab-sebab terjadinya inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya, yaitu bagaimana memecahkan masalah inflasi atau bagaimana membebaskan masyarakat dari tekanan inflasi.
Beberapa ahli ekonomi, baik dari kaum klasik maupun Keynes menyetujui bahwa inflasi tidak hanya ada kaitannya dengan jumlah uang yang beredar, tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah bagaimana menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar pula mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mencapai sasaran dalam mengatasinya ada 3 kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nonmoneter atau kebijakan riil.
1) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut.
a) Politik Diskonto terhadap Bank Umum
Bank Indonesia memerintah bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
b) Politik Pasar Terbuka
Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti obligasi) ke pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat (dari peredaran) akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang.
c) Menaikkan Cash Ratio
Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar bank sentral dapat mengubah-ubah besarnya rasio kas. Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.
d) Kebijakan Kredit
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
2) Kebijakan Fiskal
Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter. Ada 3 (tiga) cara yang dilakukan sebagai berikut:
a) Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Inflasi dapat timbul dari sektor swasta dan sektor pemerintah. Apabila sektor swasta dapat dibendung pengeluarannya dengan menerapkan politik moneter, maka pemerintah harus bersedia menekan anggaran pengeluarannya.
b) Menaikkan Tarif Pajak
Jika tarif pajak dinaikkan tentu uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat semakin berkurang sehingga harga akan turun. Tentu saja pemerintah perlu pula mempertimbangkan golongan masyarakat mana yang harus dinaikkan pajaknya agar tidak terjadi ketimpangan.
c) Mengadakan Pinjaman Pemerintah
Pelaksanaannya dapat dilakukan secara otomatis tanpa kompromi terlebih dahulu, misalnya agar uang tidak terlalu banyak beredar, pemerintah menerapkan kebijakan memotong sekian persen dari gaji pegawai negeri. Seperti pernah terjadi pada masa orde lama, pemerintah memotong 10% dari gaji pegawai negeri untuk ditabung (dipinjam oleh pemerintah)
3) Kebijakan Nonmoneter (Kebijakan Riil)
Kebijakan ini bisa ditempuh dengan cara berikut.
a) Menaikkan Hasil Produksi
Dengan meningkatnya hasil produksi berarti tingkat konsumsi akan bertambah, cara ini akan menambah uang beredar.
b) Kebijakan Upah
Pemerintah menganjurkan kepada serikat-serikat buruh untuk tidak menuntut kenaikan upah selagi masih inflasi.
c) Pengawasan Harga
Agar harga barang tidak selalu naik, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkan harga. Pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap (black market). Cara ini membutuhkan pengawasan harga yang serius. Jika perlu pemerintah melakukan pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat secara langsung seperti pada zaman orde lama. Langkah lain untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan sanering, yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah. Tahun 1966 pemerintah menurunkan nilai nominal Rp1.000,00 menjadi Rp1,00 untuk mengatasi hyper inflation di atas 650%.
jangan lupa tambahkan komentar dan berikanlah like atau share pengetahuan anda dan sebarkan apa yang anda baca hari ini, karena barang siapa membantu mendapatkan informasi bagi orang lain , maka dia adalah orang yang berguna , selamat beraktifitas kawan, semoga pelajaran dan artikel diatas dapat membantu menambah wawasan anda, barangkali ada informasi yang kurang atau salah, silahkan komenter dan beri masukan.
Beberapa ahli ekonomi, baik dari kaum klasik maupun Keynes menyetujui bahwa inflasi tidak hanya ada kaitannya dengan jumlah uang yang beredar, tetapi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah bagaimana menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar pula mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk mencapai sasaran dalam mengatasinya ada 3 kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan nonmoneter atau kebijakan riil.
1) Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang moneter (keuangan) yang bertujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan moneter dilakukan melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut.
a) Politik Diskonto terhadap Bank Umum
Bank Indonesia memerintah bank umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun.
b) Politik Pasar Terbuka
Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga (seperti obligasi) ke pasar modal. Apabila surat berharga ini terjual, maka uang masyarakat (dari peredaran) akan masuk ke bank sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang.
c) Menaikkan Cash Ratio
Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar bank sentral dapat mengubah-ubah besarnya rasio kas. Bank sentral pada umumnya menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Angka banding tersebut biasa disebut minimum cash ratio. Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang tunai yang sama bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah sebelumnya, sebaliknya jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar pemerintah akan menaikkan minimum kas rasio bank, supaya uang tertahan di kas lebih banyak.
d) Kebijakan Kredit
Kebijakan kredit dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit secara selektif. Bank sentral (Bank Indonesia) berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah.
2) Kebijakan Fiskal
Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter. Ada 3 (tiga) cara yang dilakukan sebagai berikut:
a) Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah
Inflasi dapat timbul dari sektor swasta dan sektor pemerintah. Apabila sektor swasta dapat dibendung pengeluarannya dengan menerapkan politik moneter, maka pemerintah harus bersedia menekan anggaran pengeluarannya.
b) Menaikkan Tarif Pajak
Jika tarif pajak dinaikkan tentu uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat semakin berkurang sehingga harga akan turun. Tentu saja pemerintah perlu pula mempertimbangkan golongan masyarakat mana yang harus dinaikkan pajaknya agar tidak terjadi ketimpangan.
c) Mengadakan Pinjaman Pemerintah
Pelaksanaannya dapat dilakukan secara otomatis tanpa kompromi terlebih dahulu, misalnya agar uang tidak terlalu banyak beredar, pemerintah menerapkan kebijakan memotong sekian persen dari gaji pegawai negeri. Seperti pernah terjadi pada masa orde lama, pemerintah memotong 10% dari gaji pegawai negeri untuk ditabung (dipinjam oleh pemerintah)
3) Kebijakan Nonmoneter (Kebijakan Riil)
Kebijakan ini bisa ditempuh dengan cara berikut.
a) Menaikkan Hasil Produksi
Dengan meningkatnya hasil produksi berarti tingkat konsumsi akan bertambah, cara ini akan menambah uang beredar.
b) Kebijakan Upah
Pemerintah menganjurkan kepada serikat-serikat buruh untuk tidak menuntut kenaikan upah selagi masih inflasi.
c) Pengawasan Harga
Agar harga barang tidak selalu naik, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan kalau perlu menetapkan harga. Pengawasan yang tidak intensif dapat menimbulkan pasar gelap (black market). Cara ini membutuhkan pengawasan harga yang serius. Jika perlu pemerintah melakukan pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat secara langsung seperti pada zaman orde lama. Langkah lain untuk mengatasi inflasi adalah dengan melakukan sanering, yaitu dengan cara menurunkan nilai nominal rupiah. Tahun 1966 pemerintah menurunkan nilai nominal Rp1.000,00 menjadi Rp1,00 untuk mengatasi hyper inflation di atas 650%.
jangan lupa tambahkan komentar dan berikanlah like atau share pengetahuan anda dan sebarkan apa yang anda baca hari ini, karena barang siapa membantu mendapatkan informasi bagi orang lain , maka dia adalah orang yang berguna , selamat beraktifitas kawan, semoga pelajaran dan artikel diatas dapat membantu menambah wawasan anda, barangkali ada informasi yang kurang atau salah, silahkan komenter dan beri masukan.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself