Materi pelajaran sekolah telah diberikan di dalam kelas, sebagai media pembantu untuk meneruskan dan memudahkan pencarian informasi mengenai tugas tugas sekolah dan untuk menambah pengetahuan siswa atau bahkan untuk guru, maka blog ini memuat beberapa materi sekolah yang mungkin akan berkaitan dengan pelajaran anda dan dapat dipakai sebagai referensi, selamat membaca - materi pelajaran online sekolah sd, smp , sma ini, semoga membantu Agar pembentukan koperasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka para peminat pendiri koperasi memahami dengan jelas fungsi dan peranan koperasi, struktur organisasi serta jenis/bentuk koperasi yang cocok dengan kebutuhan.
Untuk keperluan tersebut diharapkan calon anggota mendapat penerangan yang cukup dari petugas atau pejabat koperasi setempat atau dari tenaga-tenaga yang berpengalaman tentang perkoperasian. Penerangan tersebut meliputi fungsi anggaran dasar koperasi, daftar anggota, pengurus serta pembukuan dan manajemen dalam menjalankan usaha koperasi.
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman organisasi yang berisi hak dan kewajiban anggota koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah suatu peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok organisasi, tata laksana dan kegiatan usaha. Anggaran dasar merupakan salah satu syarat mutlak untuk memperoleh badan hukum koperasi. Mengingat pentingnya anggaran dasar maka calon pendiri/anggota koperasi harus terlebih dahulu memahami anggaran dasar koperasi yang akan dibentuk. Anggaran dasar memuar hal-hal sebagai berikut.
a. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri koperasi.
b. Nama lengkap dan nama singkatan koperasi.
c. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya.
d. Maksud dan tujuan.
e. Ketegasan usaha.
f. Syarat-syarat keanggotaan.
g. Ketetapan tentang permodalan.
h. Peraturan tentang tanggung jawab anggota.
i. Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuasaan anggota.
j. Ketentuan tentang kuorum rapat anggota.
k. Penetapan tahun buku.
l. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.
m. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.
n. Ketentuan mengenai sanksi.
Setiap pembentukan koperasi harus ada jaminan atas kelangsungan hidup koperasi, baik sebagai perkumpulan orang maupun usaha. Oleh karena itu, dari para pendiri atau anggota harus ada tenaga-tenaga yang telah berpengalaman tentang perkoperasian ataupun secara elementer mengetahui tentang koperasi.
Untuk mendirikan koperasi ada tiga tahap, yaitu pertama tahap persiapan dengan membentuk panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Panitia ini bertugas:
a. Membuat undangan yang ditujukan kepada, calon anggota dan kepala kantor koperasi daerah setempat.
b. Menyiapkan daftar hadir.
c. Menyiapkan konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
d. Menyiapkan berita acara rapat.
Tahap kedua adalah pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh seluruh calon anggota, pejabat dari kantor koperasi di daerah setempat dan undangan lainnya dengan susunan acara sebagai berikut:
a. Pembukaan.
b. Pengarahan dan pembinaan oleh pejabat kantor koperasi.
c. Mengesahkan berdirinya koperasi.
d. Membahas dan mengesahkan AD dan ART.
e. Pemilihan dan pelantikan pengurus dan pengawas.
f. Penutup.
Tahap ketiga adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Setelah selesai rapat pembentukan, pengurus segera mengajukan pengesahan badan hukum dengan mengajukan surat permohonan pengesahan badan hukum kepada pejabat kantor koperasi setempat dengan surat permohonan bermaterai dilampiri dengan:
a. Akta pendirian dan anggaran dasar dibuat rangkap dua, satu di antaranya bermaterai.
b. Berita acara pembentukan koperasi.
c. Daftar hadir rapat pembentukan.
d. Susunan pengurus dan pengawas.
e. Neraca awal/permulaan.
Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat koperasi setempat segera memberikan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diberi tanggal kepada pemohon. Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi pejabat tersebut mencatat koperasi tersebut dalam buku daftar pencatatan yang telah tersedia pada kantor koperasi. Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat koperasi setempat diterapkan:
a. Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan agar mendapat hak badan hukum koperasi.
b. Menolak atau menunda pembentukan dan pemberian badan hukum koperasi.
Untuk koperasi yang telah memenuhi persyaratan dan pejabat koperasi menyatakan persetujuannya, koperasi akan mendapat nomor badan hukum dan koperasi tersebut resmi berbadan hukum serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
Untuk koperasi yang ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang sudah diperoleh oleh koperasi tersebut dalam jangka waktu satu bulan.
Pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan keputusan rapat anggota.
a. Keputusan pemerintah
Pembubaran koperasi oleh pemerintah dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut.
1) Terdapat bukti bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang.
2) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
3) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan
Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran. Dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan tersebut.
b. Keputusan Rapat Anggota
Pembubaran koperasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dan mendasar. Sebelum diputuskan untuk dibubarkan, kondisi koperasi harus dilihat secara teliti apakah sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya atau selalu menderita kerugian. Kemudian rapat anggota membentuk tim penyelesai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.
Tim tersebut memberitahukan secara tertulis tentang rencana pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditur dan pemerintah. Keputusan pembubaran dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah menunjuk tim penyelesai tersendiri. Tim penyelesai yang dibentuk oleh rapat anggota dan tim penyelesai yang dibentuk pemerintah bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh persoalan terutama menyangkut utang-piutang. Selama dalam penyelesaian koperasi tetap ada dengan sebutan koperasi dalam penyelesaian.
jangan lupa tambahkan komentar dan berikanlah like atau share pengetahuan anda dan sebarkan apa yang anda baca hari ini, karena barang siapa membantu mendapatkan informasi bagi orang lain , maka dia adalah orang yang berguna , selamat beraktifitas kawan, semoga pelajaran dan artikel diatas dapat membantu menambah wawasan anda, barangkali ada informasi yang kurang atau salah, silahkan komenter dan beri masukan.
Untuk keperluan tersebut diharapkan calon anggota mendapat penerangan yang cukup dari petugas atau pejabat koperasi setempat atau dari tenaga-tenaga yang berpengalaman tentang perkoperasian. Penerangan tersebut meliputi fungsi anggaran dasar koperasi, daftar anggota, pengurus serta pembukuan dan manajemen dalam menjalankan usaha koperasi.
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman organisasi yang berisi hak dan kewajiban anggota koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah suatu peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok organisasi, tata laksana dan kegiatan usaha. Anggaran dasar merupakan salah satu syarat mutlak untuk memperoleh badan hukum koperasi. Mengingat pentingnya anggaran dasar maka calon pendiri/anggota koperasi harus terlebih dahulu memahami anggaran dasar koperasi yang akan dibentuk. Anggaran dasar memuar hal-hal sebagai berikut.
a. Nama, pekerjaan serta tempat tinggal para pendiri koperasi.
b. Nama lengkap dan nama singkatan koperasi.
c. Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya.
d. Maksud dan tujuan.
e. Ketegasan usaha.
f. Syarat-syarat keanggotaan.
g. Ketetapan tentang permodalan.
h. Peraturan tentang tanggung jawab anggota.
i. Peraturan tentang pimpinan koperasi dan kekuasaan anggota.
j. Ketentuan tentang kuorum rapat anggota.
k. Penetapan tahun buku.
l. Ketentuan tentang sisa hasil usaha pada akhir tahun buku.
m. Ketentuan mengenai sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan.
n. Ketentuan mengenai sanksi.
Setiap pembentukan koperasi harus ada jaminan atas kelangsungan hidup koperasi, baik sebagai perkumpulan orang maupun usaha. Oleh karena itu, dari para pendiri atau anggota harus ada tenaga-tenaga yang telah berpengalaman tentang perkoperasian ataupun secara elementer mengetahui tentang koperasi.
Untuk mendirikan koperasi ada tiga tahap, yaitu pertama tahap persiapan dengan membentuk panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Panitia ini bertugas:
a. Membuat undangan yang ditujukan kepada, calon anggota dan kepala kantor koperasi daerah setempat.
b. Menyiapkan daftar hadir.
c. Menyiapkan konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
d. Menyiapkan berita acara rapat.
Tahap kedua adalah pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri oleh seluruh calon anggota, pejabat dari kantor koperasi di daerah setempat dan undangan lainnya dengan susunan acara sebagai berikut:
a. Pembukaan.
b. Pengarahan dan pembinaan oleh pejabat kantor koperasi.
c. Mengesahkan berdirinya koperasi.
d. Membahas dan mengesahkan AD dan ART.
e. Pemilihan dan pelantikan pengurus dan pengawas.
f. Penutup.
Tahap ketiga adalah mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Setelah selesai rapat pembentukan, pengurus segera mengajukan pengesahan badan hukum dengan mengajukan surat permohonan pengesahan badan hukum kepada pejabat kantor koperasi setempat dengan surat permohonan bermaterai dilampiri dengan:
a. Akta pendirian dan anggaran dasar dibuat rangkap dua, satu di antaranya bermaterai.
b. Berita acara pembentukan koperasi.
c. Daftar hadir rapat pembentukan.
d. Susunan pengurus dan pengawas.
e. Neraca awal/permulaan.
Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat koperasi setempat segera memberikan surat tanda penerimaan yang ditandatangani dan diberi tanggal kepada pemohon. Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi pejabat tersebut mencatat koperasi tersebut dalam buku daftar pencatatan yang telah tersedia pada kantor koperasi. Berdasarkan penelitian dan pemeriksaan selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat koperasi setempat diterapkan:
a. Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan agar mendapat hak badan hukum koperasi.
b. Menolak atau menunda pembentukan dan pemberian badan hukum koperasi.
Untuk koperasi yang telah memenuhi persyaratan dan pejabat koperasi menyatakan persetujuannya, koperasi akan mendapat nomor badan hukum dan koperasi tersebut resmi berbadan hukum serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
Untuk koperasi yang ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang sudah diperoleh oleh koperasi tersebut dalam jangka waktu satu bulan.
Pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan keputusan rapat anggota.
a. Keputusan pemerintah
Pembubaran koperasi oleh pemerintah dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut.
1) Terdapat bukti bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang.
2) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
3) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan
Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran. Dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat satu bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan tersebut.
b. Keputusan Rapat Anggota
Pembubaran koperasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dan mendasar. Sebelum diputuskan untuk dibubarkan, kondisi koperasi harus dilihat secara teliti apakah sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya atau selalu menderita kerugian. Kemudian rapat anggota membentuk tim penyelesai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.
Tim tersebut memberitahukan secara tertulis tentang rencana pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditur dan pemerintah. Keputusan pembubaran dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah menunjuk tim penyelesai tersendiri. Tim penyelesai yang dibentuk oleh rapat anggota dan tim penyelesai yang dibentuk pemerintah bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh persoalan terutama menyangkut utang-piutang. Selama dalam penyelesaian koperasi tetap ada dengan sebutan koperasi dalam penyelesaian.
jangan lupa tambahkan komentar dan berikanlah like atau share pengetahuan anda dan sebarkan apa yang anda baca hari ini, karena barang siapa membantu mendapatkan informasi bagi orang lain , maka dia adalah orang yang berguna , selamat beraktifitas kawan, semoga pelajaran dan artikel diatas dapat membantu menambah wawasan anda, barangkali ada informasi yang kurang atau salah, silahkan komenter dan beri masukan.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself