Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly telah melakukan interpretasi yang membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Hal ini terlihat dalam penerbitan surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar ke kubu Agung Laksono. Dalam penerbitan SK itu, Kemenkum HAM tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal ini menyimpulkan pemerintah telah melakukan intervensi.
"Kesimpulannya pemerintah melakukan interpretasi yang membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia," kata Fahri di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).
Fahri pun membandingkan antara kebijakan Yasonna dalam penanganan konflik internal Golkar dan konflik internal PPP. Golkar kubu Agung Laksono dipermudah sedangkan PPP kubu Djan Faridz dipersulit.
"Tapi, dalam kasus PPP, Golkar itu jelas sekali negara menggunakan kewenangannya untuk interpretasi. Kenapa PPP (kubu Djan Faridz) dipersulit, Golkar Agung Laksono dipermudah," ujar Fahri.
sumber: skalanews
from Suaranews http://ift.tt/19hcvj1
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself