Halloween party ideas 2015












Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang batal memberinya password e-budgeting menyusul ditolaknya Perda APBD 2015. Ia mengimbau agar Ahok selayaknya bekerja sama dengan DPRD DKI Jakarta.

Prasetyo mengaku hingga kini belum menerima password e-budgeting dari Ahok. "Memang belum dikasih. Saya belum pernah menerima password itu," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/3).



Ia lalu melontarkan kritik terhadap Ahok. Menurutnya, apabila Ahok merasa DPRD adalah mitranya maka selayaknya Ahok sadar untuk bekerjasama. Ahok tak dibenarkannya berlaku seperti pengusaha yang bisa seenaknya mengatur pengelolaan segala hal. "Kalau memang Pak Gubernur merasa DPRD adalah sebagai mitra, itu adalah Undang-undang. Jangan merasa dia seperti pengusaha Glodok (Jakarta Pusat), bos!" tutur Prasetyo.








Lantas Prasetyo mengungkit insiden marah-marah saat mediasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri.‎ Sebagai Ketua DPRD, ia merasa marah. "Saya dipermalukan," katanya.‎ Namun demikian, bila Ahok bersedia memberi lagi password e-budgeting maka Prasetyo akan menerima. "Kalau dikasih saya terima, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Saya nggak memaksakan kok, yang penting kita punya fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting. Itu yang kita pakai," tuturnya.



Kini APBD DKI 2015 benar-benar sah batal terlaksana. Surat keterangan soal keputusan dari DPRD sudah dikirimkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI dan Kemendagri. Ahok akan menerbitkan Pergub penggunaan APBD 2014.

Ahok menyatakan rencananya tidak memberi Pras password e-budgeting pada Minggu kemarin. "Pak Pras kalau (APBD) pakai Pergub ya nggak usah dikasih, ngapain kasih dia? Malahan kita pikir nggak usah digaji aja semua kalau gitu, nggak usah kerja," cetus Ahok.



‎Sekadar diketahui, jumlah APBD 2014 senilai Rp 72,9 triliun dan jumlah yang sama akan digunakan untuk membangun Jakarta dan membayar para pekerjanya pada tahun 2015. Jumlah ini lebih sedikit Rp 180 miliar dibandingkan jumlah RAPBD 2015 yang ditolak politisi Kebon Sirih.





Sumber: fastnewsindonesia





from Suaranews http://ift.tt/1FSnVqe

via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas

Post a Comment

This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself

Powered by Blogger.