Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, unjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa menuntut Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden RI kembali marak di berbagai daerah di Indonesia.
Di Solo (20/03) Mahasiswa memberikan alasan klasik bahwa harga bahan pokok naik, dan BBM naik. Begitupun di Sumatera Utara (20/03), di mana gambar Jokowi dibakar mahasiswa, alasannya adalah kenaikan harga bahan pokok dan BBM.
Di Riau bahkan secara demonstratif digambarkan Jenazah Jokowi (17/03) dengan tuntutan stop investasi asing dan ambil alih beberapa blog migas, seolah ada dosen ekonomi yang lupa mengajari mereka bahwa harga minyak mentah tengah murah hingga beberapa tahun mendatang, sehingga mengambil alih blok migas dari swasta akan merugikan Indonesia secara fiskal.
Di Banten (20/03) di mana mahasiswa mengerek keranda jenazah Jokowi dengan isu yang sama penurunan harga bahan pokok. Sementara di DKI Jakarta dipusatkan di UI (20/03) demo mahasiswa tampil lebih kalem, kali ini dengan surat terbuka agar Jokowi memihak pada pemberantasan korupsi tanpa ada desakan untuk mundur. Mereka juga menuntut reformasi Polri dan lembaga peradilan, memperkuat KPK dan turunkan harga.
Sementara ratusan mahasiswa Jawa Barat menggelar aksi serupa di Gedung sate pada hari yang sama. Mereka memberikan ultimatum kepada Jokowi-JK untuk segera bertindak menyelesaikan permasalahan yang membelit bangsa. Dalam orasinya, koordinator aksi memberikan waktu kepada Jokowi sampai tanggal 20 Mei 2015. Jika tidak ada perbaikan secara signifikan, Jokowi diminta mengundurkan diri.
Serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut, mengindikasikan adanya fenomena ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Beragam isu turut bergulir dan disuarakan oleh mahasiswa dalam berbagai aksinya, seperti kasus KPK versus Polri, liberalisasi ekonomi, penolakan kenaikan harga BBM dan lain sebagainya.
Rangkaian aksi unjuk rasa tersebut, sejalan dengan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi. Namun, tingkat kepuasan masyarakat dalam tiga bulan pertama ini masih rendah. Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi mengatakan, pada Oktober 2014 tingkat kepercayaan publik pada presiden mencapai 82.5 persen. Sementara kepercayaan terhadap wakil presiden sebanyak 78.9 persen. Saat responden ditanyakan pertanyaan yang sama pada Januari 2015, kepercayaan masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden meningkat. Masing-masing 82.9 persen dan 79.6 persen.
Namun, tingkat kepuasan masyarakat tidak setinggi tingkat kepercayaan tersebut. Meski mayoritas publik menyatakan cukup puas atas kinerja Jokowi-JK. Sebanyak 55 persen responden cukup puas terhadap Jokowi dan 54.2 persen cukup puas akan kinerja JK. Jika ditambahkan dengan yang menilai sangat puas, kepuasan terhadap Jokowi menjadi 61.6 persen, dan 59.3 persen terhadap JK.
Kepuasan masyarakat rendah ketika ditanyakan kinerja Jokowi di bidang ekonomi. Khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako, dan masalah TKI/TKW. Menurut Kuskridho, dari semua aspek itu kurang dari 50 persen masyarakat menilai baik atau sangat baik.
Kepuasan masyarakat juga menyangkut kebijakan yang dikeluarkan Jokowi menyangkut harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BB, bersubsidi pada 18 November 2014 ditentang 71.4 persen responden. Kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Lebih dari 48 persen merasa berdampak besar dan sangat besar. Ditambah 29 persen merasa cukup berdampak.
Isu-isu yang berkembang selama 100 hari pemerintahan Jokowi, ujar Kuskridho juga mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi. LSI mengangkat isu Presiden Boneka untuk ditanyakan kepada responden. Sebanyak 23.6 persen menilai Jokowi sebagai presiden yang dipengaruhi Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, 55.8 persen tidak mempercayai Jokowi sebagai presiden boneka. Lalu, isu blusukan juga masih dipandang sebagai pencitraan. Ini dinyatakan oleh 14.3 persen responden. Namun 69.9 persen masih mempercayai blusukan untuk memastikan pelayanan pemeirntah sampai ke masyarakat.
Serangkaian aksi unjuk rasa tersebut, diprediksi bakal terus meningkat di berbagai daerah, jika pemerintahan Jokowi-JK tidak segera merespon isu-isu penting dan sensistif yang selama ini cenderung menurunkan kepercayaan dan kepuasan mayarakat terhadap pemerintahannya, seperti lambanyak penyelesaian kisruh KPK versus Polri dan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.
Hal ini diprediksi akan semakin “parah” jika ada pihak-pihak berkepentingan yang memanfaatkan serangkaian aksi unjuk rasa dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan Jokowi-JK. Maka bukan tidak mungkin, aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut akan terus membesar dan mendapatkan simpati dari masyarakat.
Sumber: deteksi
from Suaranews http://ift.tt/1CyB9q4
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself