Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memasukkan rancangan undang-undang (RUU) untuk menetapkan sang ketua sekaligus Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, agar memerintah hingga 2029.
RUU tersebut dijadwalkan melalui fase referendum pada 2017 untuk meminta persetujuan warga. Erdogan dan pendukungnya berpendapat bahwa Turki membutuhkan kepemimpinan yang kuat demi menghindari koalisi yang rentan bubar di tengah jalan. Sementara pihak oposisi menuding RUU itu adalah kendaraan untuk memuluskan ambisi Erdogan serta menegaskan otoriterisme.
AKP masih membutuhkan dukungan dari partai oposisi, MHP, agar RUU tersebut bisa dibuat referendum tersendiri. Berdasarkan bocoran, Erdogan akan segera menjabat sebagai presiden eksekutif setelah referendum tersebut disetujui.
Pemilihan presiden (Pilpres) akan diadakan sesuai jadwal, yakni saat Erdogan mengakhiri masa jabatan pada 2019.
Di bawah konstitusi yang berlaku saat ini, dengan pembatasan dua periode, Erdogan hanya dapat menjabat hingga 2024 dengan asumsi memenangi Pilpres 2019. Namun, di bawah RUU tersebut, masa jabatan sebelumnya dianulir sehingga Erdogan bisa menjabat sebagai presiden untuk dua periode berikutnya.
“Kami mencapai kesimpulan atas perubahan konstitusi dan akan membawanya ke
parlemen dalam beberapa hari ke depan. Kami akan berupaya mencari konsensus dari partai lain.
Setelahnya, keputusan berada di tangan warga,” ujar Perdana Menteri Binali Yildirim, seperti
dimuat Reuters, Rabu (16/11/2016).
Presiden Erdogan juga dapat menerbitkan dekrit presiden dalam setiap urusan eksekutif tanpa harus berkonsultasi dengan parlemen. Bahkan, mantan Gubernur Istanbul itu dapat menunjuk dua wakil serta menunjuk secara langsung kepala militer, badan intelijen, rektor universitas, birokrat senior, dan sejumlah badan peradilan hukum tinggi.
Ketua Partai MHP, Devlet Bahceli, mengindikasikan akan mendukung perubahan tersebut. Para ahli hukum MHP juga tengah menilai RUU yang diajukan AKP. Dibutuhkan sedikitnya persetujuan 367 suara dari 550 anggota parlemen agar RUU tersebut bisa lolos langsung. Jika ingin lewat referendum, dibutuhkan 330 suara. Saat ini, AKP memiliki 317 suara, sementara MHP 39 suara. [FR/Sindonews]
from Muslimina http://muslimina.blogspot.com/2016/11/konstitusi-baru-memungkinkan-erdogan.html
via berita indonesai berikut ini adalah tag untuk berita hari ini yang sedang anda baca - Muslimina - yang terpampang di situs blogspot milik kita bersama ini, dukung terus perkembangan blog dengan menjadi bagian dari anggota, segeralah bergabung dan follow G+ untuk mendapatkan berita terbaru dan berita yang lebih heboh lainnya di blogspot milik kita bersama ini, terima kasih, semoga artikel ini bisa membantu - Tags - berita indonesia terbaru , indonesia hari ini, informasi berita koran indonesia, edisi majalah indonesia, indonesia dalam berita , indonesia dalam angka, liputan berita terkini, berita harian indonesia, berita politik dan informasi indonesia, indonesia tahun ini, indonesia bulan ini, indonesia dalam minggu ini, sekilas tentang indonesia, update harian indonesia, indonesia dalam blogspot, indonesia dalam data, data indonesia dalam internet, internet dan berita , baca berita hari ini, edisi terbaru blogspot indonesia, indonesia dan isinya, topik indonesia hari ini, mulai hari ini dengan berita, berita pagi indonesia Selamat Beraktivitas , luangan waktu untuk share dan berkomentar.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself