Politisi senior Rachmawati Soekarnoputri yang juga Putri Bung Karno menganggap hal lumrah dari rencana pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saya tidak heran. UUD liberal itu akan melahirkan free market oriented. Jadi kerugian negara itu harus ditutup dengan, artinya rakyat yang membayar," tegas Rachmawati usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM senada dengan yang dilakukan kakaknya Megawati Soekarnoputri saat masih menjadi presiden RI kelima. Apalagi, Jokowi merupakan kader Megawati di PDI Perjuangan.
"Megawati dulu dua kali menaikkan BBM. Kita sudah terjebak selama 15 tahun di era reformasi kepada free trade liberalism. Untuk kepentingan rakyat itu tidak ada," ungkap adik kandung Megawati ini.
Rachmawati menyayangkan tidak ada upaya mencari opsi lain dari pemerintahan Jokowi, sehingga harus menaikkan harga BBM dengan mengikuti harga pasar internasional.
"Mereka tidak bisa berbuat lain kecuali harus mengikuti pasar. Dari awal saya sudah memberi peringatan keras. Begitu konstitusi diubah kita semua tatanan politik, ekonomi akan mengiktui free fight liberalism," tandas Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno ini.
Ada Usaha Mengubah NKRI Jadi Federal
Rachmawati Soekarnoputri mengaku khawatir terhadap sejumlah upaya yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara federal. "Heran saya ada visi pasangan nomor dua (Jokowi-JK) akan mereposisi polisi di bawah Depdagri," paparnya dalam Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Kajian Terhadap Proses dan Hasil Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden 2014" di Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9).
Menurutnya, kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain. Sesuai komitmen negara kesatuan, kepolisian di Indonesia tetap berada di bawah presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang.
"Polisi tidak bisa disamakan dengan negara lain. Visi-misi pasangan nomor dua jelas akan menjadikan negara ini negara federal. Kita ini komitmen NKRI," jelas putri Bung Karno ini.
Pendiri Partai Pelopor itu menambahkan, indikasi lain upaya mengubah Indonesia jadi negara federal adalah sikap permisif Mahkamah Konstitusi terhadap penggunaan sistem noken dalam pemungutan suara di Papua. Menurut Rachma, sistem noken hanya bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Papua, bukan dalam pemilu tingkat nasional.
"Dengan segala hormat, noken memang adat istiadat. Tapi hanya berlaku untuk lokal, untuk daerah itu. Apakah ini tidak menjadi potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Negara kita NKRI, kalau diberlakukan noken di Papua, nanti Aceh, Kalimantan pakai adat sendiri, dan ini akan menjadi negara federal atau negara bagian," paparnya.
Sumber: edisinews
from Suaranews http://ift.tt/Wf9zx8
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself