Polemik mengenai siapa yang harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunjukkan telah terjadi pertarungan di antara dua presiden.
Di satu sisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih berkuasa dan menyiapkan anggaran negara. Di sisi lain ada presiden terpilih Joko Widodo yang bakal melaksanakan anggaran yang disiapkan SBY.
Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengatakan keengganan SBY menaikkan harga BBM merupakan bagian dari strategi menaikkan posisi tawar terhadap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih beserta partai pendukungnya. Ini dilakukan dengan posisi administrasinya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.
“Itu kan otomatis Pak SBY sebagai aktor politik, jadi semakin penting perannya. Posisi tawar SBY jadi naik. Sementara yang melakukan APBN itu adalah Jokowi-JK,” tutur Burhanuddin di Jakarta, Senin (1/9).
Menurut dia, SBY khawatir akan dikenang sebagai presiden yang memberikan warisan buruk bagi rakyat melalui kebijakan menaikkan harga BBM. Langkah SBY ini bahkan dinilainya sebagai sindirian bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi partai utama pengusung Jokowi-JK yang selama ini dikenal anti kenaikan harga BBM.
“Jadi ini sebenarnya adalah pertarungan politik. Ada power game di situ, yakni SBY sebenarnya sedang berusaha menaikkan posisi tawar. Terutama di depan Jokowi-JK,” ujar Burhanuddin.
Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, mengatakan pemerintah tidak akan menyesuaikan harga BBM pada saat ini. Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya penghematan baik dari sisi anggaran subsidi maupun dari belanja pemerintah pusat.
“Kami sudah memainkan TDL (tarif dasar listrik), tahun lalu kita naikkan BBM. Masyarakat sekarang masih perlu waktu menyesuaikan dampak kenaikan BBM kemarin. Penghematan masih dilakukan, jadi kita lihat semuanya,” tuturnya.
Menurut dia, kenaikan harga pada saat ini akan membawa beban baru bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya kini menunggu langkah penanggulangan persoalan yang terus melilit sisi fiskal itu dari pemerintahan baru.
“Masalahnya bukan berani atau nggak berani. Kami kan sudah melakukan penyesuaian berkali-kali. Tapi kita tahu ketika harga BBM dinaikkan maka konsekuensinya kepada masyarakat miskin seperti apa,” kata Firmanzah.
Maruarar Sirait, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan pihaknya menunggu langkah pemerintahan SBY untuk menanggulangi persoalan subsidi jika memang tidak mau menaikkan harga BBM.
Misalnya, peningkatan efisiensi belanja, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan sistem impor minyak yang selama ini terindikasi merugikan negara.
“Ini bukan soal berani atau tidak berani. Kan SBY pernah menaikk (harga) BBM. Mbak Mega pernah menaikkan BBM. Jokowi juga saya yakin, kalau memang semua usaha lain sudah dikerjakan, saya rasa rakyat mengerti,” tuturnya.
Rencana penyesuaian harga BBM telah disampaikan Tim Transisi Jokowi-JK. Ini dinilai merupakan salah satu upaya yang signifikan untuk mengurangi beban fiskal anggaran negara.
Hasto Kristiyanto, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang layak dilakukan dilihat dari sisi efektivitas dan ketahanan anggaran negara. Apalagi, penerimaan bersih minyak dan gas (migas) mencapai negatif Rp 7,6 triliun pada 2014. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi negatif Rp 49,9 triliun pada 2015.
Sumber: katadata
from Suaranews http://ift.tt/W4VXEA
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself