Surat edaran Seskab Andi Widjajanto yang melarang para menteri rapat dengan DPR bisa menjadi pintu masuk bagi dewan untuk melakukan impeachment.
Pasalnya, kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, surat edaran yang berisi arahan Jokowi itu telah mencederai fungsi kontrol dan pengawasan DPR terhadap pemerintah sebagaimana dijamin oleh konsitusi.
"Surat edaran itu bisa dijadikan dasar untuk memanggil Presiden ke DPR untuk dimintai keterangan. Dan jika presiden tidak mau hadir, DPR bisa langsung mengajukan impeachment ke MK," ujar dia (Senin, 24/11).
Alasan pelarangan karena DPR masih terpecah dua kubu yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih jelas-jelas sangat tidak masuk akal. Menurut Arief, saat ini DPR solid, unsur pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan yang telah terbentuk benar-benar sah. Apalagi kedua kubu telah menandatangani kesepakatan damai.
Dia pun berkesimpulan atas perintah Jokowi inilah Menteri BUMN Rini Sumarno sebelumnya mengeluarkan larangan terhadap jajarannya untuk tidak menghadir rapat dengar pendapat dengan DPR. Oleh karenanya, Menteri Rini tidak bisa disalahkan, sebab surat edaran Seskab itu sesuai arahan presiden pada rapat 3 November.
"Sebaiknya DPR memanggil menteri lainnya apakah mereka datang juga atau tidak. Jangan kok yang jadi sasaran hanya menteri BUMN saja," katanya.
Sumber: rmol
from Suaranews http://ift.tt/15mtUWc
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself