Ketua Komisi Pemenarantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Keputusan Presiden untuk menunjuk pimpinan baru KPK.
Busyro Muqoddas akan habis masa kerjanya sebagai pimpinan KPK pada 10 Desember 2014. Nama dua calon yakni, Busyro dan Roby Arya Brata sudah diajukan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, ke DPR untuk mengikuti fit and proper test.
"Tapi yang ingin kami pertegas. Kami akan menolak kalau diterbitkan Keppres atau Perppu untuk mengisi jabatan satu orang pimpinan melalui penunjukkan. Itu yang kami keberatan," kata Abraham Samad di gedung DPR, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.
Samad menjelaskan Perppu dan Keppres itu bersifat penunjukkan seorang kepala negara terhadap sebuah lembaga. Namun, kata Samad, itu tidak bisa dilakukan terhadap lembaga independen seperti KPK.
Perppu dan Keppres yang dikeluarkan Presiden Jokowi dikhawatirkan menjadi intervensi pemerintah terhadap lembaga anti korupsi itu. Jika itu terjadi, independensi KPK dalam menegakkan hukum akan berpengaruh.
"Kami tidak mau Perppu. Itu sifatnya penunjukan. Itu kan berbahaya pemerintah menunjuk orang yang dikehendaki untuk mengisi jabatan pimpinan KPK," katanya.
Oleh karena itu, Samad berharap komisi III DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap dua calon tersebut. "Jadi posisi KPK tidak dalam posisi menolak satu calon atau menyetujui satu calon," kata Samad.
Sumber: vivanews
from Suaranews http://ift.tt/1zaMhq5
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself