Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menunjukkan sikap kenegarawannya dengan urung melantik Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf terkait proses penetapan Budi sebagai calon Kapolri.
Meski Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji, Jokowi belum mengambil sikap untuk melantik Budi atau membatalkan penetapannya.
"Jokowi harus legawa, berani bilang, 'Saya minta maaf'," kata Yusuf, Kamis (15/1/2015).
Menurutnya Jokowi telah keliru menggunakan referensi data sebelum menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri. Data yang digunakan Jokowi adalah rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional berdasarkan penyelidikan Polri pada 2010. Adapun data yang diperoleh oleh PPATK pada Agustus 2014 menunjukkan ada ketidakwajaran dalam hal kekayaan Budi
Temuan PPATK yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Agustus 2014 itu, dan data lain yang dimiliki KPK, menjadi dasar KPK untuk menjerat Budi sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah ataupun janji.
Budi memang tinggal selangkah lagi menuju kursi pimpinan Kapolri. Kemarin Kamis (15/1/2015), DPR telah sepakat dengan pemerintah untuk mengangkat Budi sebagai Kapolri. Kini tinggal Jokowi menentukan, apakah tetap melantik Budi atau membatalkannya dan menunjuk calon baru.
Sumber: fastnewsindonesia
from Suaranews http://ift.tt/1HvHOXp
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself