Senayan - Rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kamis (5/2) malam, akhirnya mencapai kata sepakat soal dana talangan Rp 781,7 miliar untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas, di Sidoarjo, Jawa Timur.
Kesepakatannya, setelah Pemerintah mengucurkan dana ratusan miliar rupiah itu, PT Minarak Lapindo Jaya akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada Pemerintah.
Bila dalam 4 tahun, dana talangan tidak dilunasi, tanah disita Pemerintah. Luas tanah yang jadi agunan adalah 641 hektar, dengan taksiran Pemerintah seharga Rp 3,03 triliun.
"Komisi XI DPR menyetujui dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc/Minarak Lapindo JAYA sebesar Rp 781,7 miliar untuk melanjutkan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur Sidoarjo di dalam peta area terdampak/bagi rumah tangga maupun dunia usaha yang digunakan secara proporsional," ujar Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad saat membacakan keputusan rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).
Pemerintah dengan PT Lapindo Brantas Inc/Minarak Lapindo Jaya, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, akan membuat perjanjian pinjaman dengan jaminan dari syarat-sayarat yang memadai.
Anggaran Rp 781,7 miliar ini akan masuk dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015, yang sedang dibahas Pemerintah bersama DPR. Bila APBN-P ini lolos, maka pencairan dana untuk Lapindo akan dilakukan mulai Maret 2015.
sumber:jurnalparlemen.com
from Suaranews http://ift.tt/1FlPXZp
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself