Jakarta - Peran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) nyaris tidak muncul di publik dalam hiruk-pikuk polemik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemana peran JK di pemerintahan Jokowi ini?
Membayangkan JK 10 tahun lalu dengan sekarang tentu berbeda 180 derajat. JK saat masih mendampingi SBY di periode 2004-2009, menampilkan politisi yang trengginas. Betapa tidak, ia memimpin partai pemenang Pemilu 2004 yakni Partai Golkar. Maka tak berlebihan bila saat itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif memberi sebutan pada politisi asal Makassar itu "The Real President".
Kini, situasi berubah. JK dalam 100 hari lebih pemerintahan Jokowi belum menunjukkan tanda-tanda seperti yang terjadi dalam satu dekade lalu saat mendampingi SBY. Sosok tregginas dan lekat dengan sebutan "jalan keluar" seolah tak muncul lagi bagi mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Saat gonjang-ganjing KPK-Polri, JK tampak ke publik mendampingi Presiden Jokowi pada Jumat (23/1/2015) di Istana Bogor. Saat itu digelar pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK Abraham Samad dan Wakil Kepala Polri Badrodin Haiti.
Sesekali JK mengomentari polemik KPK-Polri ini. Seperti beberapa hari penetapan tersangka Bambang Widjojanto, JK menyebutnya, masalah yang terjadi antara KPK-Polri adalah masalah individu bukan institusi. "Masalah hukum ini kan masalah orang per orang, bukan masalah lembaga yang harus selalu kita hormati," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Senin (27/1/2015).
Desakan Wapres JK agar 'turun gunung' turut serta bahu membahu dengan Presiden Jokowi muncul dari sejumlah pihak. Seperti Chairman Populi Center Nico Harjanto yang meminta agar JK dapat berperan dalam menyelesaikan kemelut dua institusi penegak hukum ini. "Seharusnya JK turun tangan. Dia senior. Ini Pak JK enggak berperan. Kenegarawanan beliau ini sudah teruji," sebut Nico dalam Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (7/2/2015).
Sejumlah analis politik menganalisa, ketidakmunculan JK dalam hiruk-pikuk KPK-Polri disebabkan posisi politik JK yang tak sekuat saat mendampingi SBY beberapa tahun lalu. Saat mendampingi Joko Widodo dalam posisi tidak berpartai alias tidak menjadi pimpinan partai politik manapun. "Sekarang Pak JK berbeda, posisi politiknya sudah berubah," sebut analis politik Hanta Yudha usai diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (7/2/2015).
Lebih dari itu, tampak JK ingin menampilkan sosok yang moderat dalam persoalan KPK-Polri ini. Karena sebagaimana pemahaman publik, persoalan KPK-Polri ini dipicu soal calon Kapolri Budi Gunawan yang menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi.
sumber:inilah.com
from Suaranews http://ift.tt/16W9kgk
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself