Jakarta - Mengukur kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), memang tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Meskipun begitu, mengukur kinerja 100 hari seorang presiden dengan cara seperti ini tetap saja bermanfaat.
Banyak janji yang disampaikan Jokowi saat berkampanye pada Pemilu Presiden 2014, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, Jokowi antara lain akan mendirikan Bank Tani untuk mengurangi impor pangan, meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, di wilayah Indonesia bagian timur, membentuk bank khusus nelayan, mempermudah perizinan usaha dengan sistem one stop service (OSS) atau perizinan satu pintu,sampai mengurangi subsidi BBM.
Dari sederet janji itu, baru dua yang bisa direalisasikan, yakni mengurangi subsidi BBM dan perizinan satu pintu. Dalam hal pengurangan subsidi BBM, Jokowi pada 18 November 2014 menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter, baik untuk premium dan solar. Alasan Jokowi mengambil keputusan ini karena dianggap subsidi BBM sudah salah sasaran. Dalam kurun waktu 2009-2014, katanya, uang yang terbakar untuk subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun.
Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, Jokowi berharap bisa memperoleh dana sebesar Rp 150 triliun, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, jembatan, dan berbagai proyek infrastruktur lain.
Namun, kebijakan ini menuai kecaman di sana-sini. Pasalnya, keputusan itu diambil di tengah merosotnya harga minyak dunia. Lucunya, belum genap sebulan kebijakan ini ditempuh, e-e pemerintah malah menghapus subsidi BBM jenis premium dan memberikan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk solar, sehingga membuat harga premium turun menjadi Rp 6.700 per liter.
Tapi langkah ini ternyata tak menolong, harga barang, kebutuhan pokok, dan tarif transportasi sudah terlanjur naik dan tak mau turun. Buntutnya, inflasi bulan November terkerek menjadi 1,50% dan Desember melambung menjadi 2,2%.
Proyek infrastruktur yang dananya diambil dari penghematan BBM juga tak bisa secepatnya jadi. Butuh waktu yang cukup lama. Celakanya, proyek infrastruktur juga masih menjadi dilema. Di satu sisi, proyek ini menjadi tulang punggung pendorong ekonomi, namun di sisi lain impor barang melejit untuk memenuhi bahan baku proyek. Akibatnya sudah bisa ditebak, defisit neraca perdagangan bakal terus terjadi.
Kalau begitu, siapa saja menteri-menteri di bidang ekonomi yang pantas diganti?
sumber: inilah.com
from Suaranews http://ift.tt/16jRsfg
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself