Di bawah Ahok, Jakarta Kalah Jauh Dari Kulonprogo | Berita Indonesia Hari Ini

Di Kulon Progo rumah reot warga miskin ditata diperbaiki dengan semangat gotong royong.
Di Jakarta rumah warga miskin digusur dengan semangat pro konglomerat.

***

Alasan Jakarta di Bawah Ahok Kalah dari Pemda Kulon Progo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, lebih baik ketimbang Pemda DKI Jakarta di bawah Ahok.

Tjahjo berujar, ada satu progam unggulan yang tidak dimiliki daerah lain, yakni program pemugaran rumah dengan sistem gotong royong. Bahkan, pemugaran itu, tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD).

“Semangatnya gotong royong, Bupati menggerakkan masyarakat. Mengorganisir masyarakat, untuk gotong royong, demi membantu sesama dan demi kemaslahatan umat,” ujar Tjahjo di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin 25 April 2016.

Menurut Tjahjo, kepala daerah harus mampu berinovasi, guna mendorong terlaksananya otonomi daerah yang maksimal. Membuat sistem yang lebih efektif dan efisien, serta taat kepada hukum, untuk mempercepat reformasi birokrasi. Semua itu tidak dimiliki Ahok yang lebih suka mendahulukan kepentingan cukong-cukong dan mengusir pribumi dari ibukota.

“Itu kenapa Kulon Progo unggul dibanding daerah lain. Kulon Progo ini semua ada inovasinya. Membangun rumah yang sudah kumuh, rusak untuk masyarakat,” kata dia.

Untuk diketahui, ada 12 Pemerintah Daerah yang memperoleh penghargaan pemerintahan terbaik, dari Pemerintah Pusat dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 yang jatuh pada hari ini, Senin 25 April 2016.

Ke 12 pemerintah daerah tersebut antara lain, Pemerintah kabupaten Kulon Progo, Pemkab Pasaman, Pemkot Semarang, dan Pemkot Probolinggo. Keempatnya meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, yakni penghargaan tertinggi kepada pemerintah daerah yang selama tiga tahun berturut-turut berstatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu, untuk kategori Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha diberikan kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Tulung Agung, Bupati Nganjuk, Bupati Kudus, Bupati Bintan, Wali kota Probolinggo, Wali kota malang dan Mojokerto.

Penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja Pemda berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Penilaian tersebut didasarkan pada laporan kerja formal dan bukan didasarkan popularitas semata. Karenanya, kepala daerah yang populer tidak menjamin laporan penyelenggaraan pemerintah daerahnya bagus. (ts/portalpiyungan)

from Muslimina http://ift.tt/1Sr2jbF
via berita indonesai berikut ini adalah tag untuk berita hari ini yang sedang anda baca - Muslimina - yang terpampang di situs blogspot milik kita bersama ini, dukung terus perkembangan blog dengan menjadi bagian dari anggota, segeralah bergabung dan follow G+ untuk mendapatkan berita terbaru dan berita yang lebih heboh lainnya di blogspot milik kita bersama ini, terima kasih, semoga artikel ini bisa membantu - Tags - berita indonesia terbaru , indonesia hari ini, informasi berita koran indonesia, edisi majalah indonesia, indonesia dalam berita , indonesia dalam angka, liputan berita terkini, berita harian indonesia, berita politik dan informasi indonesia, indonesia tahun ini, indonesia bulan ini, indonesia dalam minggu ini, sekilas tentang indonesia, update harian indonesia, indonesia dalam blogspot, indonesia dalam data, data indonesia dalam internet, internet dan berita , baca berita hari ini, edisi terbaru blogspot indonesia, indonesia dan isinya, topik indonesia hari ini, mulai hari ini dengan berita, berita pagi indonesia Selamat Beraktivitas , luangan waktu untuk share dan berkomentar.