PB Jakarta – Perkara korupsi di proyek e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, terus di usut oleh lembaga antikorupsi KPK. Dalam kasus yang disebut-sebut merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun ini tak hanya melibatkan orang-orang yang bekerja di Kementerian terkait terkait proyek tersebut ( Kemendagri) namun juga turut menyeret belasan anggota dan mantan anggota DPR-RI Komisi II.
Beberapa bekas anggota Komisi II yang kini telah berpindah jabatan, antara lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Menkumham, Yasona Laoly dan Ketum Partai Golkar, Setya Novanto. Dua nama pertama merupakan anak buah Megawati SP alias berasal dari PDI-P, sedangkan nama terakhir merupakan pendukung utama partai penguasa saat ini, yang telah dicekal oleh KPK.
Setnov panggilan untuk Setya Novanto dalam dakwaan di persidangan Tipikor Jakpus, namanya turut disebut. Menyikapi hal tersebut, fungsionaris senior partai beringin, Yorrys Raweyai mengaku prihatin terkait Setnov yang disebut dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP.
“Karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus (e-KTP) ini. Ini kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan (pencegahan ke luar negeri),” kata Yorrys di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017) lalu.
Terkait hal tersebut Yorrys mengaku bakal mengambil langkah untuk menyelamatkan partainya. Dalam munaslub Partai Golkar nanti, Korbid Polhukam Golkar itu juga sudah mewacanakan untuk mengganti Setya Novanto jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Jadi bagaimana Golkar mengambil sikap proaktif, demi partai yang perlu kita selamatkan. Banyak sekali (calon pengganti), kalau ke depan, generasi muda baru banyak sekali. Di DPR saja berapa banyak, di internal ada banyak,” tegasnya.
“Kita sudah harus mulai wacanakan (Munaslub) itu, kita coba konsolidasi terus dari waktu ke waktu untuk mempersiapkan. Daripada nanti kita responsif, reaktif setelah terjadi (penetapan tersangka) baru kita ribut kiri kanan,” kata dia lagi.
Dia menegaskan bahwa Setya Novanto segera diganti dalam waktu dekat. Mengingat proses Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 sudah di depan mata.
“Kalau kita melihat kalender politik maka sebelum Agustus, karena Agustus sudah proses verifikasi faktual. sementara proses verifikasi faktual Juni ini sudah mulai pendaftaran Pilkada,” pungkas pria brewok ini. ( Beby HS)
Semua berita terbaru akan terus disajikan dalam blog brainbodymind, selamat membaca, dan jangan lupa untuk terus berlanganan blog ini.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself