Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada unsur pidana dalam dakwaan yang disusun jaksa terhadap Buni Yani. Menurut Yusril, caption Buni Yani itu tidak berisi fitnah atau memutarbalikkan fakta yang mengakibatkan permusuhan.
"Saya berpendapat bahwa yang pasal satu itu tidak bisa dipidana kalau dia mengutip, menambah, atau mengurangi apa yang ditulis orang lain. Kecuali dia kemudian berisi fitnah, berisi memutarbalikkan yang mengakibatkan permusuhan," ucap Yusril seusai persidangan di gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/9/2017).
Pasal yang dirujuk Yusril adalah Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Yusril menyebut rumusan Pasal 32 tersebut bisa diterapkan apabila seseorang mengunggah atau menyebarluaskan sesuatu yang bersifat rahasia, sedangkan apa yang diunggah Buni Yani bukan sesuatu yang rahasia.
"Kalau bersifat rahasia kemudian di-upload dan diubah, nah itu yang bisa dipidana, artinya mengapa bisa dipidana karena publik tidak dapat mengakses sumber aslinya. Apa yang dilakukan oleh Pak Buni Yani ini tidak meng-upload dari sumber yang bersifat rahasia. Yang di-upload itu apa yang sudah disiarkan di web pemerintahan DKI Jakarta dan sudah ada di dalam YouTube. Kemudian yang di-upload itu diubah orang bisa merujuk kepada sumber asli dan bukan sesuatu yang bersifat rahasia. Ini, menurut pendapat saya, tidak ada unsur pidana untuk kasus Buni Yani," tutur Yusril.
Selain itu, Yusril menyebut seharusnya Buni Yani tidak didakwa atas Pasal 28 UU ITE. Sebab, menurut Yusril, apa yang dilakukan Buni Yani tidak ada dalam pasal yang berisi menyebarkan berita bohong, SARA, dan yang lainnya tersebut.
"Ini kan bukan Buni Yani, Buni Yani mengutip pernyataan Ahok. Omongan Ahok-nya begini, Buni Yani bertanya ini bakal heboh nih, ini bakal begini-begini," katanya.
Yusril mengatakan pasal UU ITE yang didakwakan kepada Buni Yani ini memang memerlukan penafsiran. Pihaknya meminta majelis hakim bisa menafsirkan seadil-adilnya.
"Jadi semua ini kembali ke pertimbangan majelis hakim, dan kita tahu bahwa persoalannya terkait Pak Ahok, jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Ahok sudah terpublikasi dalam web Pemda DKI dan sudah ada di YouTube, jadi dia bukan sebuah dokumen yang sifat rahasia, tapi dokumen yang menjadi milik publik," katanya.
Krecit by detik.com
from Muslimina http://muslimina.blogspot.com/2017/09/yusril-skak-mat-jaksa-tak-ada-unsur.html
via berita indonesai berikut ini adalah tag untuk berita hari ini yang sedang anda baca - Muslimina - yang terpampang di situs blogspot milik kita bersama ini, dukung terus perkembangan blog dengan menjadi bagian dari anggota, segeralah bergabung dan follow G+ untuk mendapatkan berita terbaru dan berita yang lebih heboh lainnya di blogspot milik kita bersama ini, terima kasih, semoga artikel ini bisa membantu - Tags - berita indonesia terbaru , indonesia hari ini, informasi berita koran indonesia, edisi majalah indonesia, indonesia dalam berita , indonesia dalam angka, liputan berita terkini, berita harian indonesia, berita politik dan informasi indonesia, indonesia tahun ini, indonesia bulan ini, indonesia dalam minggu ini, sekilas tentang indonesia, update harian indonesia, indonesia dalam blogspot, indonesia dalam data, data indonesia dalam internet, internet dan berita , baca berita hari ini, edisi terbaru blogspot indonesia, indonesia dan isinya, topik indonesia hari ini, mulai hari ini dengan berita, berita pagi indonesia Selamat Beraktivitas , luangan waktu untuk share dan berkomentar.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself