Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhi yang meminta polisi untuk tidak memberi izin Munas Golkar di Bali bukan saja bentuk intervensi melainkan juga ungkapan yang merendahkan Partai Golkar. Lebih-lebih alasan Tedjo karena khawatir peserta Munas bikin onar sehingga wisatawan tidak mau datang lagi ke Bali.
"Pernyataan ini kan seolah partai Golkar diisi oleh orang-orang yang suka berbuat anarkhis, sehingga sampai-sampai Menko Polhukam perlu minta Kapolri untuk tidak mengijinkan kegiatan Munas," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, beberapa saat lalu (Kamis, 27/11).
Padahal, ungkap Aboebakar, Munas merupakan sebuah prosesi demokrasi di sebuah partai, dan bukan kegiatan anaristik. Apalagi Golkar merupakan partai paling senior, serta diisi oleh kader yang intelek dan sudah matang.
"Tak mungkin mereka akan baku hantam dan menimbulkan kerusuhan," ungkap Aboebakar.
Di sisi lain, lanjut Aboebakar, Golkar adalah parpol resmi yang merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Dan negara seharusnya memiliki kekuasaan dan wibawa untuk mengamankan hajat demokrasinya.
"Apakah selemah itu posisi negara, sehingga merasa keamanan regional menjadi terancam lantaran kegiatan demikian. Bukankah negara seharusnya memberikan jaminan keamanan kepada Golkar yang merupakan wadah resmi konstitusional," demikian Aboebakar.
Sumber: rmol
from Suaranews http://ift.tt/1xNz58s
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself