Walah... Sebelum Bentrokan Terjadi di Golkar, Ada Orang Borong Jaket AMPG di Pasar Senen - [Berita Indonesia]

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai mengklaim menyampaikan sebuah fakta bahwa telah terjadi pembelian ratusan jaket Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Pasar Senen, Jakarta Pusat.



Pembelian jaket itu terjadi sehari sebelum terjadi bentrok antara kelompok Yorrys dengan kelompok yang berseragam AMPG. Aksi borong jaket senilai ratusan juta rupiah itu diduga politisi Golkar ini dilakukan oleh bukan anggota AMPG, melainkan orang-orang bayaran yang diberi seragam atau jaket AMPG.



Yorrys menegaskan, bukti kuat adanya pembelian besar- besaran seragam AMPG di Pasar Senen pun sudah dimilikinya.



"Kamu bilang sama dia. Dia merekayasa dalam beberapa hari ini. Dan ingat, saya punya data, berapa banyak duit yang dikeluarkan untuk membeli seragam di Pasar Senen? Ingat, semua produk AMPG itu saya yang buat. Itu bukan konsumsi publik, dimana orang bisa sembarang beli," ujarnya kepada Tribun (Wartakota Network). Sumber yang dekat dengan Yorrys menyebutkan, dana untuk membeli jaket itu mencapai ratusan juta rupiah.



"Saya dikasih tahu. 'Pak ini ada yang beli baju AMPG sekian banyak. Ini buat apa?' Saya bilang kasih. Dilaporkan ke saya, dibuatkan fotonya. Terus belinya berapa saya tahu. Sapa yang beli, juga saya tahu," tambahnya.



Bahkan, menurutnya, dimana konsolidasi pengerahan massa untuk datang ke DPP Golkar pun Yorry mengaku mengetahuinya. "Pakai mobil apa dibawa? Saya tahu," tegasnya. Terkait laporan yang menuding AMPG nya berisi preman bayaran, Yorrys balik mengklaim AMPG yang dikomandoinya adalah yang sah dan legal.



Seperti diberitakan Selasa (25/11), terjadi keributan antarpuluhan orang berseragam AMPG dengan masa yang diduga dibawa Yorrys. Sejumlah orang terluka dan sempat dibawa ke rumah sakit. Masa dari kedua kubu sempat bentrok.



Dilaporkan ke polisi



Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad mengungkapkan, dua tokoh Golkar masing-masing Agung Laksono dan Yorrys Raweyai ke polisi. Keduanya dilaporkan terkait bentrok yang terjadi di DPP Partai Golkar, sehari sebelumnya, Rabu (26/11). "Sudah lapor ke polisi, sudah buat BAP juga yang luka luka itu. Yorrys dan Agung ada terlibat disitu," kata Fadel di Gedung DPR, Rabu (26/11) kemarin.



Menurutnya, sebelum kekisruhan terjadi, dirinya sejak pagi telah berada di kantor DPP Golkar. Kemudian, puluhan massa yang dipimpin Yorrys datang dan ia menyuruh agar mereka diberi nasi bungkus untuk makan.



"Dan pada menjelang rapat, pukul 15.000, saya lihat persis teman teman di bawah pimpinan Yorrys, bersama sama Pak Agung Laksono kemudian mempersiapkan sesuatu, kami tidak tahu barisan AMPG apel diserbu mereka," kata Fadel.



Fadel kemudian memastikan pelaksanaan Munas IX Golkar tetap berlangsung pada akhir bulan November di Bali. Walaupun diakui Fadel, ada indikasi indikasi kuat dari pemerintah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Munas tersebut. "Kami tadi malam rapat terbatas Partai Golkar, Wantim Pak Akbar memutuskan Munas tetap jalan terus. Insya Allah tanggal 30 November 3 Desember di Nusa Dua Bali," kata Fadel.



Sementara itu, Yorrys berterima kasih dirinya dilaporkan oleh kubu Ketua Umum Partai berlambang Beringin, Aburizal Bakrie ke polisi. Yorrys siap menghadapi proses hukum bila dipanggil polisi untuk membeberkan keterangan dan bukti yang sebenarnya terjadi. "Saya terima kasih. Bagus, saya setuju saja. Dia mau melaporkan ke polisi silakan. Kan tunggu polisi panggil saya sebagai apa," ungkap Yorrys.



Tak berizin

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono memastikan Presidium Penyelamat Partai akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Januari, awal tahun depan.



Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman memastikan, sampai saat ini pihaknya belum memberi ijin penyelenggaraan Munas Golkar dilaksanakan di Bali.



"Kita masih membaca dari aspek keamanan ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak boleh terganggu. Oleh karenanya, ada bibit-bibit ini, bibit konflik yang kemarin alangkah ini akan berlangsung sampai kesana, ini yang jadi pertimbangan kita," ujar Sutarman usai upacara pelepasan Satgas Formed Police Unit (FPU) dalam misi perdamaian PBB Uni Afrika ke Sudan di Mabes Polri (26/11) kemarin.



Sementara Ketua Panitia Lokal Munas Partai Golkar Gusti Putu Wijaya memastikan persiapan Munas sudah 90 persen. "Bali sudah siap. Sejauh ini sudah rampung 90 persen," kata Putu Wijaya.



Ia yakin akan rampung dalam satu dua hari ke depan. Persiapan teknis, dimaksud berkaitan dengan aspek keamanan, akomodasi peserta dan kebutuhan teknis lainnya. Sedangkan sisa 10 persen lagi, ujarnya, meliputi kordinasi dengan panitia pusat. Khususnya materi materi yang dibahas di Munas.



DPD Golkar Bali, lanjutnya, terus menggodok persiapan materi dan aspirasi yang akan disampaikan. Apalagi di Munas terbuka peluang adanya perubahan AD/ART. "Kan bukan soal teknis saja, tapi perlu dipikirkan apa tawaran Golkar Bali di Munas nanti," kata Putu Wijaya.



Kapolri Jenderal Sutarman kemudian memastikan kembali, pihaknya belum bisa menjelaskan kapan izin untuk pelaksanaan Golkar akan dikeluarkan. Menurutnya Polri sedang mengevaluasinya. "Sebenarnya bukan izin tapi STTP. (Keluar izinnya) kita lihat, makanya sedang kita evaluasi dulu," kata Sutarman.



Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan, sebenarnya tidak menghendaki ada dua munas. Presidium Penyelamat Partai Golkar, lanjutnya, hanya bertujuan ingin mengembalikan ketentuan partai sesuai payung hukum AD/ART. "Kalau bisa (munas) satu saja. Nanti pada waktunya dalam pandangan kami, Januari 2015. Dan itu ditetapkan pada sidang pleno," ujarnnya.



Agung kemudian mengajak semua pihak untuk bekompetisi secara sehat. "Saya kira soal head to head, bisa saja tapi yang jelas harus dipilih tidak langsung aklamasi," katanya.



Sementara itu, Ketua DPP Golkar Siti Hediyati Hariyadi mempertanyakan alasan larangan Munas IX Golkar di Bali. Perempuan yang akrab dipanggil Titiek Soeharto itu mengaku belum mendengar Kapolri Jenderal Sutarman melarang gelaran Munas Golkar.



"Saya kira kenapa mesti enggak boleh orang mau Munas saja. Kenapa harus parno (paranoid)," kata Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11). Sepengetahuan Titiek, Munas Golkar tidak perlu izin dan hanya pemberitahuan saja. "Apakah harus ada izin resmi?" tanya Titiek.



Mengenai pernyataan Menko­polhukkan Tedjo Edhie Purdjiatno dinilai sebagai intervensi pemerintah, Titiek enggan berkomentar. Ia meminta masyarakat menilai pernyataan tersebut.



"Kalau kita ingin mengadakan munas kenapa harus dilarang larang. Toh tidak ada masalah, kita tidak bikin ribut apa apa, kita enggak bikin ribut, jadi kenapa harus dilarang," Titiek.



Sebelumnya, pemerintah tidak khawatir dicap telah mengintervensi partai politik. Hal itu ditegaskan Menkopolhukam Te­djo Edhi Purdijatno yang memerintahkan agar Polri tak mengeluarkan ijin Partai Golkar melakukan Munas IX, 30 November-3 Desember 2014 di Bali.



Menurut Tedjo, intruksinya kepada jajaran Polri menyusul insiden bentrokan antara kader Golkar yang pro dan kontra soal penetapan penyelenggaraan Munas tersebut, sehingga mengakibatkan beberapa orang mengalami luka luka.



"Tidak dong, lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak oleh Ical (Ketum Golkar, Aburizal Bakrie) dengan kepentingan lebih besar?" kata Tedjo, Selasa (25/11).

Sumber: tribunnews

from Suaranews http://ift.tt/1xNz5oI

via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas