Ketua Komisi I DPR RI Mohammad Hanafi Rais mengatakan, aturan larangan jilbab syar"I di sebuah BUMN yang ramai di bicarakan netizen hari ini sangat mengada-ada. Menurut Hanafi aturan itu justru akan mencari masalah tersendiri.
"Itu sangat mengada-ada, aturan yang sudah ada cukup baik kenapa dibikin ramai. Larangan itu tidak ada kaitannya dengan kinerja BUMN jadi Menteri BUMN harus menegurnya," katanya di Yogyakarta dalam kunjungan ke konstituenya pada masa reses DPR RI, Senin (15/12).
Netizen saat ini ramai memperbincangkan larangan jilbab syar'I di sebuah BUMN. Perbincangan di dunia media sosial ini berawal dari upload akun twetter @estiningsihdwi atas surat larangan dari sebuah BUMN itu.
Menurut Hanafi, BUMN adalah perusahaan milik negara yang harusnya profesional sehingga tidak usah membawa sentimen agama dalam aturan-aturannya. BUMN sebagai lembaga milik negara kata dia, harus lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.
"Nanti lama-lama ukuran celana juga diatur. Ini benar-benar mengada-ada,"
Sumber: rol
from Suaranews http://ift.tt/1uLtvBB
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself