Kekuasaan Presiden Republik Islam Gambia, Yahya Jammeh, tengah mendapat ujian dalam sepekan belakangan, setelah kelompok sekuler melakukan unjuk rasa "menentang kediktatoran" sang presiden.
Lebih dari 30 pengunjuk rasa mendekam dalam tahanan selama hampir satu minggu setelah ditangkap karena melakukan aksi protes yang menuntut "kebebasan dan reformasi". Pihak berwenang Gambia dilaporkan telah melepas 15 orang lain.
Aparat keamanan negara kecil di barat Afrika itu melakukan penangkapan pertama pada aksi demonstrasi kecil di dekat ibukota Banjul, Kamis pekan lalu, dan dilanjutkan dengan gelombang kedua penangkapan para oposan pada hari Sabtu.
Menurut sumber Partai Persatuan Demokrasi (UDP), oposisi utama di negeri itu, setidaknya ada 50 orang pemrotes yang ditangkap.
Sementara PBB dan Amerika Serikat (AS) telah mengecam penangkapan itu sebagai reaksi yang sangat berlebihan pada aksi protes.
UDP juga mengkhawatirtan keselamatan tiga orang yang ditangkap, termasuk anggota penting partai, Solo Sandeng.
Pemerintah Republik Islam belum mengomentari tuduhan penangkapan itu. Serta belum ada konfirmasi kabar pelepasan pengunjuk rasa yang ditangkap atau adanya laporan kematian. Namun sumber polisi pekan lalu membenarkan adanya beberapa penangkapa,n namun tidak merinci jumlahnya.
Pemimpin UDP, Ousainou Darboe, dilaporkan termasuk diantara mereka yang masih ditahan. Pengacara Darboe, Antouman Gaye, telah mengajukan permintaan pembebasannya bersama anggota penting partai lainnya pada Mahkamah Agung.
Demonstrasi di Gambia merupakan bentuk pembangkangan yang jarang terjadi. Protes pekan lalu terjadi saat presiden Yahya Jammeh berada di Turki untuk menghadiri pertemuan puncak OKI.
Presiden Jammeh berhasil meraih kekuasaan dalam kudeta tahun 1994. Ia terus dikecam oleh Barat dan para aktivis HAM karena dituduh "melakukan berbagai kekejaman" di negara kecil ini, termasuk ancaman hukum penggal bagi tindakan kriminal homoseksual.
Desember tahun lalu, Jammeh mengumumkan Gambia sebagai "Republik Islam" dan berupaya menghapus sekulerisme hasil warisan era kolonialisme. Ia juga mencabut aturan pembatasan masa jabatan agar bisa memperpanjang kekuasaannya melalui pemilu mendatang.
Oposisi sekuler UDP menentang deklarasi Gambia sebagai "Republik Islam" dan menyebutnya telah melanggar konstitusi. Menurut UDP, yang berhak mengubah konstitusi Gambia adalah Majelis Nasional, dimana mereka tidak akan meloloskan kekuasaan tunggal atau adopsi agama dalam negara. (VOA/rslh)
from Muslimina http://ift.tt/1XK8NlV
via berita indonesai berikut ini adalah tag untuk berita hari ini yang sedang anda baca - Muslimina - yang terpampang di situs blogspot milik kita bersama ini, dukung terus perkembangan blog dengan menjadi bagian dari anggota, segeralah bergabung dan follow G+ untuk mendapatkan berita terbaru dan berita yang lebih heboh lainnya di blogspot milik kita bersama ini, terima kasih, semoga artikel ini bisa membantu - Tags - berita indonesia terbaru , indonesia hari ini, informasi berita koran indonesia, edisi majalah indonesia, indonesia dalam berita , indonesia dalam angka, liputan berita terkini, berita harian indonesia, berita politik dan informasi indonesia, indonesia tahun ini, indonesia bulan ini, indonesia dalam minggu ini, sekilas tentang indonesia, update harian indonesia, indonesia dalam blogspot, indonesia dalam data, data indonesia dalam internet, internet dan berita , baca berita hari ini, edisi terbaru blogspot indonesia, indonesia dan isinya, topik indonesia hari ini, mulai hari ini dengan berita, berita pagi indonesia Selamat Beraktivitas , luangan waktu untuk share dan berkomentar.
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself