Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil penelusuran terhadap rekam jejak dan profil 34 menteri kabinet kerja Jokowi-JK. Hasil penelusuran ini disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa (28/10) di Kantor ICW Kalibata, Jakarta Selatan.
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ICW menemukan tiga kekhawatiran penting terhadap sejumlah figur menteri yang sudah ditunjuk Jokowi-JK. Tiga kekhawatiran tersebut adalah problem integritas, problem kapasitas dan problem konflik kepentingan.
"Kita mengkhawatirkan soal integritas, kapasitas dan konflik kepentingan sejumlah figur menteri kabinet kerja Jokowi-JK,"ujar peneliti bidang korupsi politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers tersebut.
Donal mengungkapkan bahwa dalam mengukur aspek integritas para menteri, ICW menggunakan dua indikator, yakni pernah disebutkan di dalam persidangan menerima atau memberikan sejumlah uang dalam kasus korupsi dan diduga terkait kasus korupsi berdasarkan laporan masyarakat kepada ICW.
"Dari dua indikator ini, kita menemukan lima menteri yang mengalami persoalan terkait integritas dan rekam jejak,"katanya.
ICW juga, lanjut Donal, menemukan sejumlah menteri yang belum memiliki kapasitas dan kecakapan terkait bidang kementerian yang dia pimpin.
"Jokowi tampaknya mengabaikan kapasitas delapan menteri baik dari kalangan politisi maupun profesional yang diragukan kapasitasnya untuk memimpin kementerian yang menjadi tanggung jawabnya,"tandas Donal.
Terkait kekhawatiran ketiga, Donal menyebutkan 21 menteri berpotensi terjadi konflik kepentingan. Menurutnya, potensi ini diukur dari indikator afiliasi antara menteri dengan perusahaan yang dimiliki, kepentingan partai dan elite partai.
"Afiliasi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan memicu terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme,"tuturnya.
Donal mengharapkan agar menteri yang masih memegang jabatan struktural di parpol atau perusahaan untuk melepaskan jabatannya agar fokus bekerja sebagai menteri.
Namun, Donal mengaku tidak bisa menyebutkan nama-nama menteri yang mengalami problem integritas, kapasitas dan konflik kepentingan. Alasana utamanya adalah tidak mau mendelegitimasi pilihan menteri Jokowi-JK dan menimbulkan sanksi sosial atas para menteri tersebut.
"Kami juga berharap publik ikut bagian mengawasi dan mengontrol para menteri kabinet Jokowi-JK,"pungkasnya.
Sumber: beritasatu
from Suaranews http://ift.tt/1386CCv
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself