Pakar Hukum Nyatakan, Cara Ilegal PDIP Cs Bentuk 'DPR-Perjuangan' (Tandinga) Bakal Memicu Konflik Politik Yang Meruncing - [Berita Indonesia]

Pakar Hukum Tata Negara dari Unpar Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf mengingatkan, manuver politik fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan merupakan blunder besar bagi Presiden Jokowi. Itu kontra produktif dan justru menjegal Jokowi yang pemerintahannya sudah mulai bekerja.

‘’Ini problem serius bagi pemerintah, mereka tak bisa ajukan APBNP 2015. Pemerintah sudah kerja kok DPR-nya masih berantem rebutan kursi. Jadi, ulah para anggota DPR pendukung KIH bikin Jokowi tak bisa kerja. Ini bencana besar bagi demokrasi,’’ kata Asep Warlan kepada pers .



Asep mengatakan, munculnya DPR tandingan bisa menjadi konflik politik yang serius. DPR tak bisa kerja, pemerintah, dalam hal ini menteri-menteri juga tidak dapat bekerja karena tidak tahu siapa yang menjadi partnernya. Kalau dibiarkan akan muncul parlemen jalanan, rakyat tidak percaya pada wakilnya di DPR.



‘’Ini sudah keterlaluan. Kalau lakukan walk out (WO) masih bisa kita tolerir, tapi kalau bikin tandingan itu sudah kebangetan. Jangan dianggap enteng, ini mengerikan. Semua ini gara-gara ulah politisi karbitan,’’ ujarnya.



Prof. Asep juga mengkritik Koalisi Merah Putih. Menurut dia, meskipun langkahnya sesuai UU MD3, tetapi orang Jawa bilang, ngono yo ojo ngono. Fadli Zon Cs harus membuka jalan dan dialog bagi terwujudnya musyawarah dengan fraksi-fraksi pendukung KIH. ‘’Keduanya harus saling toleransi dan saling menerima posisi di parlemen,’’ kata Asep.



Ditanya, apakah tindakan anggota Fraksi PDI-P bikin DPR tandingan itu sepengetahuan Megawati, Asep Warlan mengatakan, tidak ada kejadian di DPR yang tanpa sepengetahuan ketua umumnya. ‘’Pasti tahulah. Karena itu, Pimpinan Dewan panggil pimpinan partai untuk diajak bicara supaya masalahnya cepat selesai,’’ kata Asep.



Pakar politik dari UIN Syarief Hidayatullah Ciputat, Jaksel, Prof. Achmad Mubarok yakin, manuver membentuk DPR tandingan akan ditolak Jokowi-JK. Karena kalau ada tandingan-tandingan seperti itu, maka pelantikan presiden dan wakil presiden, kemarin tidak sah. Karena itu, KIH harus cepat menyadari kekeliruannya, jangan ngeyel seenaknya sendiri.



‘’Saya lihat sudah ada isyarat Jokowi-JK tidak mau ada yang begitu-begitu. Ini hanya kepanikan orang bodoh dan akan menyulitkan Jokowi dan Jokowi-JK pasti tak setuju. Karena kalau ada tandingan-tandingan seperti itu, maka pelantikan presiden dan wapres tidak sah,’’ tegas Mubarok.



Terakhir, Mubarok menyarankan, supaya tidak kebablasan, para pimpinan partai KIH harus mengingatkan anggotanya bahwa manuvernya itu merugikan Jokowi. ‘’Pramono Anung sendiri saya dengar sudah ingatkan agar teman-temannya bertindak cerdas. Dia tak setuju karena malu-maluin,’’ ujar Mubarok lagi.



Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo menilai, pembentukan Pimpinan DPR tandingan berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius. Manuver ini bisa menyeret pemerintahan Jokowi-JK ke pusaran konflik yang berujung pada stagnasi pemerintahannya.



Menurutnya, manuver membentuk DPR tandingan secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis, karena KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrim, yakni mengakui pimpinan DPR yang sah, atau mengakui pimpinan DPR tandingan yang dibentuk koalisi parpol pendukungnya.



Kalau mengakui pimpinan DPR yang sah adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK. Sebaliknya, jika mengakui pimpinan DPR tandingan, Jokowi-JK telah bertindak inkonstitusional dan bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah.



‘’Di sinilah dilema bagi Jokowi-JK. Sebab, jika tidak mengakui pimpinan DPR tandingan, akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol pendukungnya dan dia akan terperangkap dalam konflik dengan partai pendukungnya,’’ kata Bambang.



Kalau konflik ini berlarut-larut, Bambang khawatir pemerintahan Jokowi-JK akan mengalami stagnasi. Ia berharap fraksi-fraksi KIH menyadari, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius. Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, untuk mengatasi menipisnya stok BBM bersubsidi, pemerintah harus bekerjasama dengan DPR.

Sumber: pikiran-rakyat

from Suaranews http://ift.tt/1xNplvY

via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas