Massa KMP-KIH Bersatu Minta Jokowi Lantik Budi Gunawan sebagai Kapolri - [Berita Indonesia]

JAKARTA – Pasca putusan sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) di PN Jaksel dan hakim menerima gugatan praperadilan BG terhadap KPK, ratusan simpatisan/pendukung BG tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Polri menyambangi Istana Negara dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/2/2015).



Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Kriminalisasi Polri terdiri dari KMP-KIH (Komunitas Masyarakat Pecinta-Kedamaian Indonesia Hakiki), KOPRAL (Komando Perlawanan Rakyat Teritorial anti Korupsi, SAMAD (Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi), LBH (Lembaga Bantuan Humor), ICW (Independent Comunity Watch), dll.



Dalam dukungan kali ini, mereka juga menyajikan aksi khusus Barongsai untuk mengusir pengaruh buruk oknum KPK yang haus kekuasaan. Barongsai itu menunjukkan atraksinya dan membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Kapolri Baru Komjen Pol Budi Gunawan”.



“KPK saat ini sedang mengalami kondisi darurat, maka haruslah diselamatkan. Salah satunya kami sengaja bawa Barongsai ini untuk mengusir pengaruh buruk oknum Komisioner KPK yang haus kekuasaan,” tegas Koordinator aksi Fadly Zein.



Selain itu, Kordinator KMP-KIH ini juga melakukan aksi teatrikal dengan sapu lidih guna bersih-bersih oknum KPK dari lembaga independen itu. Mereka diusir oleh Jokowi-JK, dan lanjut melantik BG.



Lebih lanjut, Fadly mengingatkan agar stop pembodohan dan opini sesat oknum KPK dan kroni-kroninya. Penting untuk seluruh elemen masyarakat turun memberikan dukungan menyelamatkan KPK dari para kepentingan.



“Aksi gabungan ini serentak digelar di semua Kota Besar Indonesia pada Senin, 16 Februari 2015. Untuk Jakarta kita gelar di depan Istana Negara dan KPK. Stop pembodohan masyarakat dan opini sesat belas kasihan akal bulus pimpinan KPK sekarang,” terang dia.

Dikatakan Fadly, kondisi Indonesia saat ini mulai semrawut. Hal ini ditandai dengan adanya pola yang tidak beres dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disulap menjadi lembaga politik.



“Era KPK jilid III pimpinan Abraham Samad ini sudah tidak sesuai dengan cita-cita pendirian KPK. Segala sesuatunya terkesan memaksakan karena sudah distir oleh kepentingan politik. Mereka disulap menjadi lembaga pesanan.



Menurut Fadly, aksi ini justru ingin menyelamatkan KPK dari racun-racun yang ingin membunuh lembaga itu sendiri. Fadly menegaskan sudah tentu jelas keterangan Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, yang mengungkap fakta ada pertemuan Samad dengan petinggi PDIP untuk memenuhi ambisi politiknya menjadi Cawapres Jokowi.



“KPK sudah pertontonkan kebodohannya. Sangat jauh berbeda KPK jilid I dan II. Samad harusnya legowo untuk mengaku akan hasrat kepentingan politiknya itu demi menyelamatkan KPK,” beber Fadly.



Fadly mengaku Komisioner KPK lainnya juga tidak ada bedanya dengan Samad yang sama-sama memiliki kepentingan politik. Mereka itu adalah produk politik, tentu saja pemilihannya berdasar pertimbangan politik. Fadly mencontohkan, hal yang ganjal saat penetapan tersangka Bekas Wapres Boediono oleh salah satu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu. Namun tiba-tiba pimpinan KPK lainnya berbeda.



“Ini sudah jelas bahwa para Komisioner KPK bermain kepentingan politik. Kasus BG ini pun sama sangat politis. Yang disampaikan Hasto, Samad melampiaskan dendam pada BG karena gagal jadi cawapres, ada benarnya,” ujarnya.



Dijelaskan Fadly, jika bukan alasan politis tentu penetapan tersangka BG tidak dilakukan menjelang fit and proper test di DPR. Itu proses politik, dan Samad melakukan manuver politik dengan kedok penegakkan hukum.



“Hakim Sarpin Rizaldi pasti sudah melihat kebenarannya, siapa yang sesungguhnya mempunyai ambisi politik dan melumpuhkan musuhnya dengan kekuasaan lembaga KPK. Abraham Samad itu siapa, dia bisa popular ya karena KPK,” jelas dia.



Lebih jauh, Fadly memastikan aksi teror terhadap keluarga dan staff KPK, Kuasa hukum, aktivis pendukung KPK adalah hal yang ganjal dan aneh.

“Ini jelas mengada-ada. Dan tidak ada hubungannya dengan Budi Gunawan. Mereka-mereka itu mencoba menganiaya diri sendiri. Yang meneror KPK ya KPK sendiri biar dikasihani masyarakat. Tapi rakyat sudah tahu watak aslinya,” katanya.



Fadly menambahkan, apakah ada orang yang berani menteror KPK. Selama ini KPK bisa menyadap siapa saja dan menangkap orang yang diduga korupsi. Tapi justri merengek-rengek ketakutan ada yang menerornya.



“Kalau ngadu ke Polisi bukan ke media sosial. Stop pembodohan dan sandiwara pimpinan KPK kepada masyarakat,” tukasnya.



Tak hanya itu mereka juga menyampaikan tiga tuntutan aksi kepada Jokowi, sebagai berikut:

Pertama, menghentikan memojokkan Komjen Pol Budi Gunawan dan tolak seluruh proses kriminalisasi terhadap BG dari para Komisioner KPK.

Kedua, segera Lantik Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri karena sudah jelas penetapan tersangka BG bermuatan politis dan dendam pimpinan KPK.

Terakhir, selamatkan KPK dari para oknum pimpinan KPK yang sudah menjadi tersangka. Presiden Jokowi jangan ragu untuk tindak tegas para pimpinan KPK.

































































sumber:jurnalsatu.com



from Suaranews http://ift.tt/1yR8nvQ

via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas