Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD DKI Jakarta mengisyaratkan mengikuti langkah Fraksi NasDem, menarik dukungan dari hak angket yang tengah digulirkan dewan kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Diketahui, DPRD DKI Jakarta melalui rapat paripurna di gedung dewan, Kebon Sirih, Kamis (26/02/2015) lalu, mengesahkan hak angket kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait ‘kisruh’ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
Fraksi NasDem dalam jumpa pers di Kantor DPP, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (02/03/2015) menyatakan menarik dukungan angket. Dalihnya, Ahok telah melaporkan adanya markup anggaran dalam APBD 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/02/2015) lalu.
“Besok (03/03/2015), jam 10.00 WIB, kami akan memberikan sikap resmi terkait angket di kantor DPW PKB,” ujar Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Senin malam Senin (02/03/2015).
Jika FPKB mundur, maka angket hanya didukung 95 anggota DPRD DKI dari tujuh fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Gerindra, Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hanura.
Hasbiallah Ilyas yang juga ketua FPKB DPRD DKI ini pun menampik, jika rencana menarik dukungan tersebut ikut-ikutan NasDem, melainkan sejak awal ragu untuk mengusung hak penyelidikan. “Kenapa akhirnya setuju? karena solidaritas saja,” ujarnya pria yang akrab disapa Hasbi itu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, FPKB berencana menarik dukungan, lantaran sebelumnya dipanggil beberapa elite partainya, termasuk Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Selain itu, dikabarkan pula bila Hasbi sempat melayangkan short message service (SMS) kepada Ahok beberapa saat setelah hak angket disahkan. Kurang lebih pesan tersebut berbunyi, apabila dukungan FPKB dilakukan lantaran selalu didesak fraksi lain di Kebon Sirih.
Sedari awal, ketika angket masih diwacanakan, Hasbi menegaskan, FPKB menolak mendukung hak penyelidikan itu. Kalaupun ada beberapa anggotanya yang membubuhkan tanda tangan, dia mengklaim, ini sikap pribadi.
Di sisi lain, kendati NasDem secara tegas menyatakan mundur, namun salah satu anggotanya, Inggard Joshua memastikan tetap mendukung. Wakil ketua panitia angket itu bahkan siap dipergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota DPRD.
Adapun hak angket ini digulirkan, karena dewan beranggapan, Ahok melanggar undang-undang. Pasalnya, APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukanlah hasil pembahasan dan pengesahan di DPRD.
Sementara Ahok berdalih, hal tersebut dilakukannya karena ada anggaran siluman bernilai Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015 itu. Angka itu berasal dari pemangkasan seluruh program sebesar 10-15 persen.@fatah_sidik
Sumber: lensaindonesia
from Suaranews http://ift.tt/1EIkDpw
via Berita Indonesia, SuaraNews, semua artikel resmi dari suaranews, silahkan kunjungi website suaranews untuk mendapatkan informasi dan berita yang lebih lengkap. nikmati terus informasi terbaru dan berita aktual lainnya juga. selamat beraktivitas
Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself