Puluhan Trilyun Dana BUMN “Digerogoti” 32 Proyek Ambisius Presiden Jokowi, Belum Dikembalikan - Berita Terbaru

PB, JAKARTA – Proyek ambisius yang sedang dikerjakan oleh pemerintah sepertinya akan semakin terseok-seok, selain kekurangan dana juga persoalan utang yang semakin mendekati batas waktu peminjaman jika dibandingkan dengan progres pekerjaan yang bisa dikatakan masih jauh dari target awal.

Kurangnya perencanaan matang dan hasil kajian yang mendalam secara menyeluruh, mengakibatkan proyek-proyek ambisius yang menelan dana hingga puluhan bahkan mencapai hingga ratusan trilyun rupiah terancam mangkrak. Bahkan parahnya akan meninggalkan beban yang sangat besar kepada negara.

“Kalau anda lihat pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di areal mega proyek tersebut, sangatlah tidak mungkin akan selesai cepat, karena progres yang hampir tiap hari kami lihat tidak menunjukkan kemajuan yang berarti,” ujar Aria salah satu pegawai yang hampir setiap hari melintasi Tol di wilayah Bekasi yang saat ini sedang ada pekerjaan jalur kereta cepat.

Bukan hanya persoalan progres pekerjaan, namun juga persoalan dana yang dipakai untuk melakukan pembebasan lahan yang sampai saat ini masih belum jelas pengembaliannya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang memang memiliki tugas khusus untuk melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.

Kerja ambisius pemerintah mulai terlihat kacau, terutama dalam hal keuangan, pada tahun 2016 lalu, untuk pembebasan lahan, dana Uang Ganti Rugi Lahan (UGRL) memakai dana talangan dari beberapa BUMN untuk pembayaran lahan milik jalan Tol yang ditagih melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar Rp. 7,19 trilyun, namun sampai pada Juni 2017 LMAN baru mengembalikan dana sebesar Rp. 2,57 trilyun kepada BUMN atau sekitar 35,74 persen.

Sementara itu 32 proyek ambisius pemerintah terus dipaksakan, walaupun dana talangan awal belum lunas, namun pemerintah kembali “menodong” BUMN untuk mengeluarkan Dana Talangan baru, sebesar Rp. 15 trilyun, dengan perincian pembebasan lahan jalan tol sebesar Rp. 13,25 trilyun, dan Rp. 2,37 trilyun untuk pembebasan lahan pembangunan 17 waduk.

 

Sementara itu BPJT sendiri sejak bulan Januari hingga Juni 2017 lalu telah menerima biaya ganti rugi lahan sebesar Rp.6,02 trilyun dari LMAN. Namun jumlah tersebut masih kurang, dikarenakan jumlah tagihan yang sudah tercatat masuk sebesar Rp.7,77 trilyun.

“Maka kita tidak heran jika muncul rencana untuk memakai dana haji, untung saja banyak tokoh nasional lainnya ikut protes, hingga muncul cerita yang berjudul “Contoh Memakai Dana Haji” tapi saya yakin jika tidak ada yang memprotes, dana haji itu judulnya bukan contoh tapi kenyataan,” ujar Yakub yang meyakini kebenaran ucapan Anggota Badan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Haji, Anggito Abimanyu jika Dana Haji akan dipakai sesuai dengan instruksi Presiden.

(jall)

 

Semua berita terbaru akan terus disajikan dalam blog brainbodymind, selamat membaca, dan jangan lupa untuk terus berlanganan blog ini.